UPTD PPA Kabupaten Semarang Resmi Beroperasi, 45 Kasus Kekerasan Tercatat hingga Juli 2026

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Semarang resmi mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dilansir dari laman Jatengprov, kehadiran UPTD ini menjadi langkah Pemkab Semarang dalam memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi perempuan serta anak korban kekerasan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang Dewanto Leksono Widagdo mengatakan hingga akhir Juli 2026 tercatat sebanyak 45 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus tersebut masih didominasi kekerasan terhadap perempuan dewasa. Meski demikian, jumlah kasus menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Pada 2025 tercatat 158 kasus, sedangkan pada 2024 sebanyak 126 kasus," kata Dewanto usai peresmian UPTD PPA di Ambarawa, Jumat.

Dewanto menyebut tiga wilayah yang dinilai rawan terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni Kecamatan Bandungan, Ambarawa, dan Bawen.

Menurutnya, UPTD PPA akan menjadi pusat pelayanan terpadu bagi korban maupun masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait kasus kekerasan.

"Ibarat Kantor Samsat, UPTD PPA ini rumah besar instansi terkait untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak," tegasnya.

UPTD PPA tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti ruang pengaduan dan ruang konsultasi. Selain itu, terdapat dua personel yang disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan korban yang membutuhkan pendampingan.

Wakil Bupati Semarang, Nur Arifah, menegaskan keberadaan UPTD PPA merupakan bentuk komitmen Pemkab Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

"Kita harapkan, UPTD PPA dapat bersinergi dengan instansi terkait, memberikan pelayanan khusus bagi para korban," ujarnya.

Nur Arifah menambahkan, kemudahan akses pelayanan diharapkan dapat mendorong korban untuk lebih berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Korban juga diharapkan merasa aman dan nyaman saat berkonsultasi dengan petugas.

Pelayanan yang ramah dan mudah diakses, menurutnya, penting untuk membantu korban dalam menghadapi trauma serta memulihkan kondisi psikologis setelah mengalami kekerasan.

Sementara itu, perwakilan LBH Apik Semarang, Adelia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan UPTD PPA Kabupaten Semarang. Ia mengatakan LBH Apik Semarang telah membentuk komunitas di Kelurahan Bergas Lor dan Panjang.

Komunitas tersebut akan bersinergi dengan DP3AKB Kabupaten Semarang dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan beroperasinya UPTD PPA, Pemkab Semarang berharap penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan memberikan rasa aman bagi para korban. (R)

Mentan Amran Beri Hadiah Traktor untuk Kelompok Tani Saat Sidak di Sawah Semarang

Sekolah Rakyat di Jateng Tampung 2.692 Siswa, Jadi Upaya Putus Rantai Kemiskinan

Yusril dan Wakapolri Soroti Penguatan Kerangka Hukum Global untuk Berantas Perdagangan Orang

Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

SPMB PAUD Utamakan Pendekatan Ramah Anak, Orientasi Jadi Sarana Kenali Karakter Murid

NTP Jawa Tengah Naik 0,75 Persen pada Juni 2026, Daya Beli Petani Meningkat