2,5 Juta Produk di Jawa Tengah Kantongi Sertifikat Halal, Pemprov Perkuat Ekosistem UMKM

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat ekosistem halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Hingga 7 Oktober 2026, sebanyak 2.512.759 produk di Jawa Tengah tercatat telah bersertifikat halal.

Dilansir dari laman Jatengprov, penguatan ekosistem halal dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah, pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta integrasi ekonomi halal dengan sektor pariwisata ramah muslim.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah Ika Efrilia mengatakan jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat. Hal tersebut disampaikan Ika dalam audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, pada 9 November 2026.

Menurut Ika, peningkatan capaian sertifikasi halal tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan layanan, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM.

Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal mengalami peningkatan signifikan dari 667 sertifikat pada 2020 menjadi 214.207 sertifikat pada 2026. Adapun jumlah produk yang telah tersertifikasi halal sepanjang 2026 mencapai 831.481 produk.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, BPJPH bersama Pemprov Jawa Tengah memperkuat koordinasi dengan 35 pemerintah kabupaten/kota. Salah satu upayanya diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama pada 21 April 2026.

Dalam kesepakatan tersebut, ditetapkan target sertifikasi sebanyak 557.269 produk pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.

Selain itu, pemerintah memperluas akses pelayanan melalui pembukaan gerai BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah daerah yang telah menyediakan layanan tersebut di antaranya Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, penguatan ekosistem halal membutuhkan dukungan seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, program pendampingan dan penganggaran sertifikasi halal harus dilakukan secara merata hingga tingkat kabupaten/kota.

"Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal," kata Taj Yasin.

Pemprov Jateng Siapkan Rp1,7 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Guru Ngaji dan Marbot Masjid

1.217 Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Semarang Bersedia Kembali Mengenyam Pendidikan

99,3 Persen PAUD di Jawa Tengah Dikelola Masyarakat, Pemprov Dorong Pemerataan Pendidikan

Bupati Taput Apresiasi 65 Tahun Bank Sumut, Dorong Kemudahan Akses KUR bagi UMKM

Baharkam Polri Dorong Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Satpam

Dekranasda Pacu UMKM Tapanuli Utara Naik Kelas, Produk Lokal Siap Tembus Pasar Ekspor