Inflasi Sumut Turun Jadi 2,71 Persen, Bobby Nasution Perkuat Pengendalian Harga Pangan

Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berhasil menekan inflasi tahunan di Sumut dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen. Penurunan tersebut menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi daerah sekaligus mengembalikan inflasi Sumut ke dalam rentang sasaran nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) terus mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mencapai 4,79 persen pada Juni 2026, inflasi turun menjadi 4,20 persen pada Juli, 3,23 persen pada Agustus, hingga 2,71 persen pada September 2026.

Capaian tersebut telah berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Penurunan inflasi ini tidak terlepas dari berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, mulai dari pemantauan harga dan rantai pasok, intervensi pasar, hingga penguatan produksi pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Butong Daulay mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan sinergi lintas sektor.

"Pemprov Sumut terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.

Menurutnya, terdapat 19 program dan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi Sumut. Di antaranya monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, serta pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.

Pemprov Sumut juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Batubara dan Simalungun. Selain itu, dilakukan pengawasan pasokan dan mutu beras serta operasi pasar ayam.

Langkah lainnya meliputi pengendalian harga cabai merah, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, pengembangan bibit unggul hortikultura, penguatan produksi perkebunan melalui digitalisasi, serta intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.

Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah juga harus memperkuat produksi dan distribusi pangan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.

Untuk itu, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek selama nol hingga tiga bulan, fokus diarahkan pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Sementara jangka menengah selama satu hingga tiga tahun difokuskan pada penguatan produksi pangan, pembenahan logistik dan distribusi, serta stabilisasi harga di tingkat konsumen. Adapun strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun diarahkan pada terwujudnya kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.

Pengamat Ekonomi Sumut dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari mengapresiasi keberhasilan pemerintah menekan inflasi tersebut. Menurutnya, penurunan dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen merupakan sinyal positif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pengendalian inflasi juga diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Asyari berharap Bobby Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, mendorong produktivitas sektor pertanian, serta memperbaiki distribusi pangan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurutnya, pengendalian inflasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kondisi produksi pangan, hingga dinamika permintaan masyarakat.

BPS juga mencatat Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi cukup tinggi. Pada Desember 2024, inflasi tercatat 0,98 persen, sedangkan Desember 2025 mencapai 1,66 persen.

Pendapatan Daerah Sumut 2027 Ditargetkan Rp12,09 Triliun, Naik 3,71 Persen

GAMKI Sumut Padatkan Agenda Akhir Tahun, Rakerda Digelar 20-21 November

DWP Sumut Ajak Ibu Rumah Tangga Melek Investasi dan Manfaatkan Media Sosial untuk Menambah Penghasilan

Pemkab Tapanuli Utara Gandeng BPMP Sumut Tingkatkan Kualitas Pendidikan PAUD

Bupati Tapanuli Utara Hadiri Peresmian Desk Investasi Wilayah Sumatera, Dorong Peningkatan Investasi Daerah

Rizal Rudi Surya Usung Harmonisasi dan Independensi DK PWI Sumut 2026-2031