KPK Tekankan Pentingnya Kolaborasi Hukum dan Akuntansi Forensik dalam Pembuktian Korupsi

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara profesi hukum dan akuntansi forensik guna mendukung penegakan hukum berbasis bukti.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, saat membuka Seminar Lokakarya (Semiloka) Nasional Legal Forensic Analysis 2026 yang digelar oleh Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia di The Hermitage Hotel Jakarta, Senin.

Dilansir dari laman KPK, mengusung tema "Integrasi Hukum, Penghitungan Kerugian Keuangan, dan Uji Kausalitas dalam Proses Peradilan", kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi para praktisi hukum, akuntan forensik, auditor, akademisi, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat kompetensi serta membangun sinergi dalam mendukung proses peradilan yang lebih efektif.

Dalam paparannya, Agus Joko Pramono menekankan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan perkara korupsi bukan hanya menemukan adanya kerugian negara, tetapi juga membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

"Menemukan kerugian negara merupakan suatu hal, tetapi membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat langsung dari perbuatan melawan hukum adalah tantangan sesungguhnya," ujar Agus.

Menurutnya, perkembangan kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan sengketa keuangan yang semakin kompleks menuntut pendekatan yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, peran akuntan forensik menjadi sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Agus menjelaskan bahwa tugas akuntan forensik tidak berhenti pada perhitungan angka kerugian keuangan negara semata. Hasil analisis tersebut harus mampu menjelaskan hubungan sebab akibat secara logis dan meyakinkan di hadapan majelis hakim.

"Akuntan forensik pada prinsipnya bukan sekadar menghitung kerugian keuangan. Angka-angka tersebut harus mampu bercerita secara logis di ruang sidang," katanya.

Ia juga menegaskan perlunya penguatan standar metodologi, etika profesi, serta pengembangan literatur yang dapat menjadi rujukan bersama bagi penegak hukum, advokat, auditor, dan akuntan forensik di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AAAFI, Jan Samuel Maringka, menilai tema yang diangkat dalam seminar sangat relevan dengan kebutuhan praktik hukum saat ini, khususnya terkait perhitungan kerugian keuangan negara dan penerapan uji kausalitas dalam proses pembuktian.

"Kita mendorong agar integrasi hukum, perhitungan kerugian keuangan negara, dan uji kausalitas dalam proses peradilan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Samuel, pendekatan berbasis uji kausalitas perlu terus diperkuat agar proses pembuktian berlangsung lebih objektif, transparan, dan menghasilkan putusan yang berkeadilan.

KPK Tahan Eks Pejabat Pajak, Diduga Terima Gratifikasi Rp20,7 Miliar

HUT ke-81 RI, KPK Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Integritas dan Lawan Korupsi

KPK Ungkap Strategi Kampanye Antikorupsi yang Kreatif dan Berdampak

KPK Ungkap 8 Titik Rawan Korupsi Dana Hibah di Kalimantan

KPK Dorong ATR/BPN Perkuat Integritas untuk Tutup Celah Korupsi

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp24,3 Miliar Kepada Kementerian Pertahanan