KPK dan OJK Perbarui MoU, Perkuat Pengawasan Keuangan Digital dan Kripto

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) sebagai upaya memperkuat kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah berkembangnya sektor jasa keuangan, termasuk aset digital dan kripto.

Dilansir dari laman KPK, kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi jajaran OJK dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Pembaruan dilakukan menyusul berakhirnya MoU sebelumnya pada Februari 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan pembaruan kerja sama ini penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, termasuk munculnya berbagai instrumen keuangan baru yang berpotensi digunakan dalam tindak pidana pencucian aset.

Menurutnya, KPK juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami instrumen keuangan modern seperti kripto, guna mendukung upaya penelusuran aset hasil korupsi. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antara KPK dan OJK dengan tetap menjaga aturan kerahasiaan informasi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan melalui penguatan tata kelola dan edukasi kepada pelaku industri.

KPK dan Pemprov Sulut Perkuat Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi

KPK Tahan Eks Pejabat Pajak, Diduga Terima Gratifikasi Rp20,7 Miliar

HUT ke-81 RI, KPK Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Integritas dan Lawan Korupsi

KPK Ungkap Strategi Kampanye Antikorupsi yang Kreatif dan Berdampak

KPK Ungkap 8 Titik Rawan Korupsi Dana Hibah di Kalimantan

KPK Dorong ATR/BPN Perkuat Integritas untuk Tutup Celah Korupsi