KPK dan OJK Perbarui MoU, Perkuat Pengawasan Keuangan Digital dan Kripto

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) sebagai upaya memperkuat kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah berkembangnya sektor jasa keuangan, termasuk aset digital dan kripto.

Dilansir dari laman KPK, kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi jajaran OJK dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Pembaruan dilakukan menyusul berakhirnya MoU sebelumnya pada Februari 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan pembaruan kerja sama ini penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, termasuk munculnya berbagai instrumen keuangan baru yang berpotensi digunakan dalam tindak pidana pencucian aset.

Menurutnya, KPK juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami instrumen keuangan modern seperti kripto, guna mendukung upaya penelusuran aset hasil korupsi. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antara KPK dan OJK dengan tetap menjaga aturan kerahasiaan informasi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan melalui penguatan tata kelola dan edukasi kepada pelaku industri.

KPK Angkat Drama Musikal “SIDIK” sebagai Media Edukasi Antikorupsi Jelang Hakordia 2026

KPK Siap Tarik Kembali Aset Rampasan Korupsi yang Tak Dirawat

KPK Luncurkan E-Learning ASN Berintegritas, Jangkau 6,7 Juta Aparatur Negara

KPK Bekali ASN Kota Mataram Perkuat Integritas dan Waspadai Gratifikasi

KPK Perkuat Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Maluku Utara

KPK Awasi SPMB DKI Jakarta 2026/2027, Pastikan Proses Penerimaan Transparan dan Bebas Titipan