KPK Perkuat Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Maluku Utara

Dari total transaksi pengadaan, 44,35 persen merupakan pengadaan barang, sedangkan metode pengadaan langsung mendominasi sebesar 39,82 persen.

KPK turut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) agar kesempatan usaha tidak terkonsentrasi pada penyedia tertentu dan tetap mendorong persaingan yang sehat.

Selain tata kelola anggaran, KPK bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara juga mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

KPK menekankan pentingnya proses penerimaan siswa yang transparan, objektif, dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan liar.

Melalui penguatan pengawasan di sektor pemerintahan dan pendidikan, KPK berharap upaya pencegahan korupsi di Maluku Utara dapat semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (R)

KPK Libatkan Sejumlah Lembaga Bahas Standar Penghitungan Kerugian Negara

KPK Perluas Gerakan Antikorupsi di Lampung, Libatkan Kampus hingga Pelajar

KPK Ungkap Integritas Pendidikan Masih Hadapi Sejumlah Tantangan

KPK Ajak Generasi Muda Berani Bersuara Lewat Karya Kreatif

KPK Perluas Gerakan Antikorupsi di Lampung, Libatkan Kampus hingga Pelajar

Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak