Minggu, 22 November 2026

KPK Perkuat Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Maluku Utara

Kamis, 18 Juni 2026 14:40 WIB
KPK Perkuat Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Maluku Utara
Penguatan pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Direktorat Korsup Wilayah V KPK yang berlangsung di Ternate pada 10-12 Juni 2026.
Dari total transaksi pengadaan, 44,35 persen merupakan pengadaan barang, sedangkan metode pengadaan langsung mendominasi sebesar 39,82 persen.

KPK turut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) agar kesempatan usaha tidak terkonsentrasi pada penyedia tertentu dan tetap mendorong persaingan yang sehat.

Selain tata kelola anggaran, KPK bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara juga mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

KPK menekankan pentingnya proses penerimaan siswa yang transparan, objektif, dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan liar.

Melalui penguatan pengawasan di sektor pemerintahan dan pendidikan, KPK berharap upaya pencegahan korupsi di Maluku Utara dapat semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
KPK Ungkap Lima Titik Rawan Korupsi di Maluku dan Maluku Utara
KPK Kampanyekan Antikorupsi Lewat Musikal SIDIK, Digelar 4-6 Desember 2026
Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah
KPK Ingatkan Direksi BUMD DKI Jakarta Patuhi Prinsip Tata Kelola dan Hindari Korupsi
KPK Bekali 5.938 Pegawai Barantin Pendidikan Antikorupsi, Perkuat Integritas Pelayanan
KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028
komentar
beritaTerbaru