KPK Ajak Kepala Daerah Refleksikan Makna Jabatan dan Integritas dalam PAKU Integritas 2026

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak puluhan kepala daerah dan pimpinan legislatif daerah untuk merefleksikan kembali makna jabatan dan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026.

Suasana reflektif mewarnai penutupan kegiatan yang berlangsung di Gedung Juang Merah Putih KPK, Kamis malam. Setelah mengikuti berbagai materi antikorupsi sepanjang hari, para peserta diajak merenungkan amanah jabatan yang mereka emban serta tanggung jawab yang menyertainya.

Dalam sesi tersebut, profesional motivator ESQ, Bramanto G Wibisono mengingatkan peserta agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

"Hari ini seperti perjalanan spiritual. Hari ini, kita masih diingatkan agar selalu menjaga diri. Karena ingat, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai," ujar Bramanto dilansir dari laman KPK.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman konseptual tentang integritas, tetapi juga mendorong peserta menerapkannya dalam kebijakan dan tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing.

"Kami ingin memicu sisi emosional para pimpinan daerah agar tidak hanya memahami nilai integritas secara konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikan rencana aksi di daerah masing-masing," kata Wawan.

Menurutnya, integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin daerah. Sebab, mereka memiliki kewenangan besar dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Salah satu peserta, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menilai pembekalan yang diberikan KPK menjadi pengingat penting agar para pejabat tidak tergoda oleh kepentingan sesaat.

"Kita tularkan pembekalan ini kepada yang lain. Jangan hanya memikirkan kesenangan sesaat, tetapi pikirkan anak cucu kita. Kita bekerja dengan niat setulus-tulusnya tanpa menimbulkan permasalahan," ujarnya.

Sebelumnya, para peserta juga diajak mengunjungi Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran nyata mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindak pidana korupsi.

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie mengaku kunjungan tersebut memberikan kesan mendalam dan menjadi pengingat agar selalu bekerja sesuai aturan yang berlaku.

"Bagi kami, itu merupakan momok yang luar biasa dan sungguh sangat tidak kita inginkan. Hal ini menyadarkan kami agar tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan," tuturnya.

Sepanjang kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pembangunan komitmen integritas, penguatan nilai-nilai antikorupsi, penerapan integritas dalam pelaksanaan tugas, hingga penyusunan rencana aksi yang akan diterapkan di daerah masing-masing.

Sebanyak 62 peserta mengikuti PAKU Integritas 2026 yang terdiri dari 15 wakil gubernur, 15 ketua DPRD provinsi, tiga wakil ketua DPRD, dua sekretaris daerah provinsi, serta pasangan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, KPK berharap lahir semakin banyak pemimpin daerah yang menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. (R)

KPK Tekankan Peran Pasangan Pimpinan Daerah sebagai Benteng Integritas

KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Daerah Lewat PAKU Integritas 2026

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar

KPK Soroti Praktik Pungli dan Gratifikasi dalam Penerimaan Murid Baru

KPK Lelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar, Masyarakat Bisa Ikut Open Bidding

KPK: Gratifikasi Ancam Integritas, Kesadaran Antikorupsi Harus Diperkuat