Mentan Amran Bongkar Tiga Dugaan Penyelewengan di Sektor Pertanian, Tegaskan Tak Ada Kompromi

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap tiga dugaan kasus penyelewengan di sektor pertanian yang saat ini tengah didalami aparat penegak hukum.

Dilansir dari laman Kementan, kasus tersebut meliputi dugaan penipuan proyek, penyalahgunaan anggaran oleh aparatur sipil negara (ASN), hingga permainan dalam program pembibitan kelapa di sejumlah daerah.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik mafia proyek maupun penyimpangan anggaran yang dinilai merugikan rakyat dan menghambat target swasembada pangan nasional.

"Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi," ujar Amran.

Ia menyebut, di tengah capaian stok beras nasional yang mencapai sekitar 5,3 juta ton, pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertanian agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Kasus pertama yang diungkap yakni dugaan penipuan berkedok jaringan proyek di Kementerian Pertanian. Seorang oknum berinisial H diduga meminta uang hingga Rp300 juta kepada korban dengan menjanjikan proyek di lingkungan Kementan.

Menurut Amran, modus tersebut merupakan praktik lama yang memanfaatkan nama institusi untuk menipu masyarakat. Ia meminta aparat kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang, jangan dipercaya. Sistem pengadaan di Kementan sekarang sudah berbasis digital melalui single submission dan e-catalogue," katanya.

Kasus kedua berkaitan dengan dugaan penyelewengan anggaran hampir Rp500 juta yang dilakukan ASN Kementan berinisial C. Kementerian Pertanian telah resmi memecat yang bersangkutan pada 7 Mei 2026. Saat ini, oknum tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Amran menegaskan penyalahgunaan uang negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, terlebih di saat pemerintah sedang memperkuat ketahanan pangan nasional. "Ini uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi. Yang bersangkutan sudah dipecat dan kami minta diproses hukum seberat-beratnya," tegasnya.

Sementara itu, kasus ketiga menyangkut dugaan permainan dalam program pembibitan kelapa di lima wilayah, yakni Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Gorontalo, dan Indragiri Hilir.

Dari hasil inspeksi lapangan, Kementan menemukan ketidaksesuaian antara jumlah benih yang tercantum dalam surat perintah dengan realisasi di lapangan. Total kekurangan benih mencapai 136.795 batang dengan nilai kerugian diperkirakan sekitar Rp3,3 miliar.

Rinciannya, di Banten ditemukan kekurangan 44.654 batang senilai Rp799 juta, Sulawesi Utara 20.518 batang senilai Rp976 juta, Jawa Barat 38.654 batang senilai Rp771 juta, Gorontalo 1.049 batang senilai Rp51 juta, dan Indragiri Hilir 31.920 batang senilai Rp718 juta.

Menurut Amran, persoalan tersebut sangat serius karena menyangkut program hilirisasi kelapa yang menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan nasional.

"Kami cek langsung di lapangan dan ditemukan jumlah tanaman tidak cukup. Ini tidak boleh dipermainkan karena menyangkut nasib petani," ungkapnya.

Kementerian Pertanian telah memerintahkan Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan menyeluruh bersama kepolisian dan Satgas Pangan.

Pemerintah memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat akan diproses hukum tanpa pandang bulu dan diminta mengembalikan kerugian negara. (R)

Mentan: Penguatan Dolar Jadi Peluang, Pertanian Desa Perkuat Ekonomi Nasional

Prabowo Puji Kinerja Mentan Amran, Indonesia Kini Jadi Pemasok Pupuk bagi Sejumlah Negara

Indonesia Ekspor Perdana 47.250 Ton Urea ke Australia, Perkuat Posisi di Pasar Global dan Dorong Reformasi Pupuk Nasional

Mentan Amran Dorong Pengusaha Muda Kembangkan Hilirisasi Kelapa untuk Perkuat Daya Saing Global

Amran Sulaiman: Swasembada Pangan RI Diakui Global Berbasis Data Kredibel

Mentan Temukan Ketidaksesuaian Program Pembibitan Kelapa di Manado, Minta Pengawasan Diperketat