Semarang (buseronline.com) - Menyikapi kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) akibat kebijakan opsen dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan program pengurangan PKB tahun 2026.
Program ini memberikan potongan langsung hingga lima persen dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor dan berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026.
Dilansir dari laman Jatengprov, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan, kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor.
“Kebijakan ini lahir dari perhatian langsung pimpinan daerah terhadap aspirasi warga terkait keluhan penerapan opsen dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan PP 35 Tahun 2023,” ujar Masrofi di Semarang, Minggu (22/2/2026).
Masrofi menambahkan, program ini merupakan wujud kehadiran pemerintah provinsi untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajak secara lebih ringan, mudah, dan tertib.
“Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan setiap warga mendapat kesempatan menata kewajiban administrasi kendaraannya tanpa beban berlebih, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan daerah untuk pembangunan,” imbuhnya.
Kebijakan pengurangan PKB mencakup empat poin utama, yaitu:
1. Potongan langsung sebesar lima persen dari nilai pokok PKB.
2. Penyesuaian denda atau sanksi administratif mengikuti nilai pokok pajak yang sudah dikurangi.
3. Pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratif untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025.
4. Pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Menurut Masrofi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh kantor pelayanan Samsat.
Namun, layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang menyesuaikan data teknis, sehingga sementara waktu masyarakat disarankan membayar secara langsung di kantor Samsat untuk memperoleh relaksasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap program ini dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kontribusi pajak yang dibayarkan akan dikembalikan ke masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat. Hasim, warga Banyumanik, Semarang, mengaku tak keberatan membayar pajak. Ia berharap kewajiban yang dibayarkan kembali dalam bentuk layanan, perbaikan fasilitas umum, dan sarana transportasi.
“Tahun lalu ada potongan, sekarang ada diskon lima persen. Bayar pajak kewajiban kita, karena nanti kembali ke kita, untuk jalan dan fasilitas umum,” ujarnya.
Warga Semarang lainnya, Javinta Verita Nugroho, menilai pembayaran pajak adalah kewajiban, namun ia berharap layanan Samsat keliling diperbanyak agar lebih mudah diakses.
“Dengan bayar pajak misal ketilang tidak repot. Sekarang nilai pajak saya sekitar Rp400 ribu, terima kasih sudah ada diskon lima persen,” pungkasnya.
Kebijakan pengurangan PKB ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. (R)
Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).
Regional 8 menit lalu
PMI menyatakan kesiapannya menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia bagi warga terdampak konflik di Iran.
Kesehatan 45 menit lalu
PT Pertamina (Persero) memfasilitasi sebanyak 1.346 sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang Januari hingga
Ekonomi 51 menit lalu
PT Pertamina (Persero) kembali menorehkan prestasi di bidang lingkungan dengan meraih 14 penghargaan PROPER Emas dan 108 PROPER Hijau dalam
Ekonomi 57 menit lalu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan
Ekonomi satu jam lalu
Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Ne
Regional 2 jam lalu
Siborongborong (buseronline.com) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta I untuk melaksanakan
Regional 3 jam lalu
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat SoekarnoHatta Kota Bandung.
Ekonomi 4 jam lalu
Pemerintah mempercepat pembenahan tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi berbagai persoalan dari hulu hingga hilir.
Ekonomi 4 jam lalu
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti tekanan yang dialami petani tebu akibat tidak terserapnya gula produksi dalam negeri
Ekonomi 4 jam lalu