Senin, 06 April 2026

Di Indonesia Economic Outlook 2026, Mentan Amran Uraikan Strategi Swasembada Pangan

Dirgahayu Ginting - Selasa, 17 Februari 2026 09:00 WIB
Di Indonesia Economic Outlook 2026, Mentan Amran Uraikan Strategi Swasembada Pangan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi pembicara dalam diskusi panel Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026). (Dok/Kementan)

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan strategi percepatan swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jumat.


Di hadapan pelaku usaha dan ekonom, dilansir dari laman Kementan, Mentan Amran menjelaskan pemerintah menyiapkan dua langkah utama sebagai pilar percepatan swasembada pangan, yakni deregulasi dan transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju modern.


“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegasnya.


Menurutnya, dalam satu tahun terakhir pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian—jumlah terbanyak sepanjang sejarah—serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Kebijakan deregulasi tersebut memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, sekaligus menurunkan biaya produksi petani.


Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi melibatkan banyak persetujuan lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke produsen hingga ke petani. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran.


“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.


Selain deregulasi, pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui mekanisasi. Langkah ini memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat masa panen, serta meningkatkan indeks pertanaman dari satu menjadi tiga kali tanam per tahun. Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.


Nilai Tukar Petani (NTP) disebut telah mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah, diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah gabah Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp132 T di tingkat petani.


Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan produksi beras nasional 2025 mencapai 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan cadangan beras di Perum Bulog menembus 4,2 juta ton.


Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan optimalisasi lahan rawa melalui revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan menggunakan sistem irigasi modern untuk membangun kawasan pangan baru.


Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi, serta penguatan kebijakan harga petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan. (R)

Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL
Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB
Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit
BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD
Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil
150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T
komentar
beritaTerbaru