Wali Kota Pastikan Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat Terjaga di Tengah Deflasi Awal Tahun

Bandung (buseronline.com) - Kota Bandung mengawali tahun 2026 dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bandung mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Januari 2026, angka yang sama dengan capaian Provinsi Jawa Barat.

Capaian tersebut menjadi indikator terjaganya keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, deflasi di awal tahun ini mencerminkan keberhasilan pengendalian harga, terutama pada kelompok bahan pangan strategis yang sangat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

“Kami mencermati data BPS dengan serius. Deflasi Januari ini merupakan kabar baik karena menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Ini berarti pasokan pangan berjalan lancar dan daya beli masyarakat Kota Bandung tetap terjaga,” ujar Farhan, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, deflasi Januari terutama dipicu turunnya harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, wortel, dan bawang merah.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,83 persen dengan andil deflasi 0,25 persen terhadap total deflasi Kota Bandung.

Meski demikian, secara tahunan (year on year/yoy), Kota Bandung masih mencatat inflasi sebesar 3,52 persen. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,55 persen.

Farhan menjelaskan, dilansir dari laman Diskominfo Bandung, inflasi tahunan dipengaruhi kenaikan tarif listrik serta harga emas perhiasan. Namun ia menilai, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam batas wajar dan terkendali.

“Inflasi tahunan masih berada dalam rentang yang terkendali. Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta instansi terkait agar stabilitas harga tetap terjaga, terutama menjelang periode dengan potensi lonjakan permintaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, data BPS menjadi rujukan utama pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berbagai langkah pengendalian inflasi terus dilakukan, mulai dari pemantauan harga di pasar tradisional, penguatan distribusi pangan, hingga intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga.

“Kebijakan harus berbasis data. Karena itu, kami menjadikan rilis BPS sebagai dasar pengambilan keputusan agar setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ungkap Farhan.

Pemerintah Kota Bandung berharap stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga sepanjang tahun sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih kuat dan berkelanjutan. (R)

BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase

Forsan Jateng Siapkan Program Pencegahan Kekerasan di Pesantren

161 Tim Mahasiswa Ramaikan Lomba Artikel Populer Program Pemprov Jateng

Sekolah Kartini Berdaya Dorong Perempuan Muda Melek Digital dan Hukum