Capai 2.208 Desa Mandiri, Pemerataan Pembangunan di Jawa Tengah Kian Nyata

Semarang (buseronline.com) - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun dari desa menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan Indeks Desa (ID) Tahun 2025, jumlah desa mandiri di Jawa Tengah melonjak menjadi 2.208 desa, meningkat tajam dibandingkan 2024 yang tercatat 1.530 desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, mengatakan, lonjakan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan desa yang dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

“Lonjakan desa mandiri ini menunjukkan pembangunan desa di Jawa Tengah berjalan ke arah yang tepat dan semakin merata,” kata Nadi, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, dilansir dari laman Diskomdigi Jateng, pada 2025 penilaian status desa tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan Indeks Desa (ID), dengan sejumlah perubahan indikator sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024.

Indeks Desa mengukur kemajuan desa melalui enam dimensi penilaian: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa, sehingga memberikan gambaran pembangunan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan data Indeks Desa 2025, komposisi status desa di Jawa Tengah terdiri atas 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, dan 15 desa tertinggal. Adapun desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah.

Nadi menambahkan, capaian ini tidak lepas dari pendekatan kolaboratif lintas OPD yang terus didorong Gubernur Ahmad Luthfi.

Meski masih terdapat desa tertinggal, Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh desa tertinggal segera naik kelas melalui pendampingan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Membangun desa itu tidak bisa dikerjakan satu OPD saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, semuanya masuk dalam penilaian indeks desa. Jadi memang harus kolaboratif,” ujar Nadi.

Menurut Nadi, faktor signifikan lain adalah peningkatan bantuan keuangan desa dari Pemprov Jateng, yang naik dari Rp1,6 T pada 2024 menjadi Rp1,7 T pada 2025. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung pembangunan sarana-prasarana desa serta penguatan layanan dasar masyarakat.

“Kita terus dorong 15 desa tertinggal ini dengan kolaborasi OPD dan stakeholder yang konsen pada pembangunan desa. Prinsipnya, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” kata Nadi.

Ia menegaskan, peningkatan status desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

“Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ibaratnya, cahaya tidak hanya dari satu obor besar, tapi dari lilin-lilin kecil di desa. Ketika desa mandiri dan maju, pembangunan dan ekonomi daerah akan tumbuh secara berkelanjutan,” pungkas Nadi. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T