Demi Swasembada Pangan, Pemprov Jateng Lindungi Sawah dengan Ancaman Pidana dan Insentif PBB

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah tegas untuk menjaga lahan pertanian produktif guna mengejar target swasembada pangan nasional 2026.

Selain menggenjot produksi padi dan jagung, Pemprov Jawa Tengah menerapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku alih fungsi sawah, sekaligus memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi petani yang mempertahankan lahannya.

Dilansir dari laman Diskomdigi Jateng, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menyatakan bahwa Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu penopang utama pangan nasional. Pada 2025, produksi padi provinsi ini menempati peringkat ketiga nasional.

“Potensi kita besar, tetapi tantangannya juga besar. Karena itu, 2026 kita siapkan langkah yang lebih agresif,” kata Frans, sapaan akrab Defransisco, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu.

Pemprov menargetkan produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026, naik dari realisasi 2025 yang mencapai 9,4 juta ton. Produksi jagung juga ditargetkan meningkat menjadi 3,7 juta ton pipilan kering.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov akan fokus pada pemulihan produktivitas di 12 kabupaten prioritas, antara lain Cilacap, Kebumen, Brebes, Demak, Grobogan, dan Pati. Daerah dengan produktivitas di bawah rata-rata provinsi, yakni 5,6 ton per hektare, menjadi sasaran pendampingan. Indeks pertanaman ditargetkan minimal dua kali tanam per tahun.

Selain itu, sinkronisasi data produksi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), optimalisasi jaringan irigasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan perlindungan tanaman dari perubahan iklim serta hama akan terus diperkuat.

Namun, tantangan terbesar berasal dari alih fungsi lahan pertanian. Data Pemprov menunjukkan Jawa Tengah kehilangan sekitar 62 ribu hektare sawah pada periode 2019-2024, dan bertambah 17 ribu hektare pada 2025.

“Ini yang paling mengkhawatirkan. Bagaimana mau meningkatkan produksi kalau lahannya terus berkurang,” tegas Frans.

Pemprov Jawa Tengah pun menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif. Petani yang mempertahankan sawah mendapat pembebasan PBB melalui pemerintah kabupaten/kota.

Sebaliknya, alih fungsi lahan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Alih fungsi sawah beririgasi teknis pun diwajibkan menyediakan lahan pengganti tiga kali lipat dari luas yang dialihfungsikan.

“Kalau tidak beralih fungsi harus ada insentif sebagai bentuk penghargaan. Namun jika beralih fungsi tanpa izin tim tata ruang, maka ada disinsentif dan sanksi,” jelas Frans. Beberapa kabupaten/kota bahkan telah menerapkan kebijakan PBB Rp0 bagi sawah yang tidak dialihfungsikan.

Langkah ini diperkuat dengan komitmen tertulis Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama seluruh bupati dan wali kota, untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Selain menjaga lahan, Pemprov juga mendorong keterlibatan petani milenial dan generasi Z dalam sektor pertanian melalui penyediaan benih unggul, sarana dan prasarana pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta skema proteksi usaha tani.

“Kami berharap petani semakin bersemangat. Pertanian itu menjanjikan, dan menjadi kunci ketahanan pangan nasional,” pungkas Frans. (R)

APBN hingga Agustus 2026 Tetap Kuat, Defisit Rp240,1 Triliun

KPK Ajak Generasi Muda Jadikan Integritas sebagai Kebiasaan

Airin Rico Waas Resmikan Gallery Torose, Dorong Uis Karo Go International

KPK Petakan 12 Risiko Korupsi di Perguruan Tinggi

Kemendikdasmen Perluas Akses Pelatihan Guru di Tengah Perkembangan AI

Sumut Targetkan Vaksinasi 15.000 Hewan Pembawa Rabies, Bidik Rekor MURI