Bandung (buseronline.com) - Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung hingga Desember 2025 menunjukkan tren positif dan berada pada jalur yang tepat. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa persoalan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan utama yang harus ditangani secara serius agar pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai menghadiri Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung Tahun 2025 yang digelar di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Senin.
Farhan mengungkapkan, berdasarkan data terkini, kinerja perekonomian Kota Bandung berada dalam kondisi yang cukup menggembirakan. Pada semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,46 persen, sementara pada triwulan ketiga berada di angka 5,23 persen. Capaian tersebut menunjukkan stabilitas dan konsistensi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Secara umum, ekonomi Kota Bandung on track. Pertumbuhan berjalan baik, angka kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan tren penurunan,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan, tingkat kemiskinan di Kota Bandung saat ini berada pada angka 3,78 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, Farhan menekankan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, ketimpangan sosial masih tergolong tinggi, tercermin dari angka gini ratio Kota Bandung yang berada di kisaran 0,4. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3.
“Ketimpangan ini menjadi fokus kami untuk berbenah. Jumlah penduduk miskin memang berkurang, tetapi kualitas kemiskinan masih menjadi tantangan karena ada kelompok masyarakat yang justru semakin rentan,” katanya.
Farhan menegaskan, kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi Pemkot Bandung untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih presisi, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan.
Ia menilai, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan hasil pembangunan agar tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu.
“Pertumbuhan harus berjalan seiring dengan pemerataan. Inilah yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kota Bandung ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, menekankan pentingnya kebijakan berbasis data sebagai fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Anton menyampaikan, Forum Satu Data Indonesia menjadi ruang strategis untuk memperkuat integrasi, sinkronisasi, dan kualitas data lintas sektor di lingkungan Pemkot Bandung. Melalui forum tersebut, seluruh perangkat daerah didorong untuk menggunakan data yang sama, akurat, dan mutakhir dalam merumuskan kebijakan.
“Data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan integrasi data sosial dan ekonomi hingga tingkat RW, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih detail dan komprehensif,” ujar Anton.
Ia menjelaskan, Pemkot Bandung terus memperkuat implementasi Satu Data Kota Bandung melalui berbagai inovasi, seperti LACI RW, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Menurut Anton, penguatan tata kelola data tidak hanya mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memastikan program-program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan data yang terintegrasi, kebijakan bisa lebih presisi, efisien, dan berdampak langsung kepada warga,” katanya.
Melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung Tahun 2025, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk menjadikan data sebagai pijakan utama dalam pengambilan kebijakan publik.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
