Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya berperan sebagai pengelola anggaran negara, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan fiskal yang dapat menggerakkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai tujuan ekonomi nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Suahasil menyoroti tiga peran utama APBN, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi.
Salah satu peran utama APBN adalah menstabilkan perekonomian, khususnya saat menghadapi guncangan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal yang responsif, pengelolaan APBN menjadi instrumen penting untuk mencegah inflasi berlebihan maupun resesi yang dalam. Kemenkeu menerapkan prinsip countercyclical policy agar kebijakan fiskal mampu menjaga stabilitas ekonomi.
“Tugas kita adalah mengatur kebijakan fiskal. Ngumpulin duit negara dari pajak, kepabeanan, cukai, dan semua pembayaran dari masyarakat. Lalu mengeluarkan duitnya untuk belanja negara, belanja ke daerah, transfer ke APBD, dan belanja kementerian/lembaga. Jadi APBN adalah komponen penting dalam ekonomi,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Selain stabilisasi, APBN berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya untuk pembangunan. Kemenkeu memfasilitasi transformasi ekonomi melalui investasi pada infrastruktur dan sektor strategis, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Peran ketiga APBN adalah mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Melalui program sosial, subsidi, dan transfer ke daerah, Kemenkeu berupaya mengurangi kesenjangan sosial serta memastikan hasil pembangunan dinikmati semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Wamenkeu Suahasil menekankan bahwa kebijakan fiskal Kemenkeu tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk keseimbangan dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, Kemenkeu berperan tidak hanya sebagai pengelola anggaran, tetapi juga sebagai perancang kebijakan yang menciptakan fondasi ekonomi stabil dan inklusif bagi masa depan Indonesia.
Kegiatan kuliah umum ini sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa dan akademisi untuk memahami peran strategis Kemenkeu dalam mengelola APBN sebagai alat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan nasional. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar