Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM Bahas Implementasi PLTS Satu Desa Satu Megawat untuk Percepat Energi Bersih

Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawatt. Pertemuan tersebut digelar pada Rabu.

Pembahasan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan.

Program satu desa satu megawatt melalui PLTS diarahkan untuk menghadirkan pasokan listrik ramah lingkungan hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang harus kami eksekusi, terkait dengan program satu desa satu megawatt,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada media usai pertemuan.

Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan teknis program tersebut telah memasuki tahap akhir, terutama menyangkut skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek.

Pemerintah menargetkan agar program PLTS desa tersebut segera dapat diimplementasikan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

“Tadi hampir selesai, saat ini yang sedang kami finalkan adalah skema pembiayaannya agar implementasi di lapangan bisa segera berjalan,” jelasnya.

Program PLTS satu desa satu megawatt diharapkan tidak hanya memperluas akses listrik bersih dan terjangkau bagi masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Selain membahas percepatan energi baru dan terbarukan, Menteri ESDM juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo turut menyoroti peristiwa yang terjadi di Bandara Morowali. Pemerintah telah menugaskan satuan tugas untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk mendalami adanya dugaan aktivitas pertambangan ilegal.

“Sampai dengan sekarang kita masih menunggu laporan dari tim di lapangan. Namun, siapa pun yang melanggar aturan, baik itu tambang ilegal, menambang di luar wilayah izin, termasuk kawasan BPKH, atau menambang tanpa izin, tetap akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bahlil.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar penegakan hukum di sektor pertambangan dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah menegakkan aturan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang melanggar hukum,” ujar Bahlil.

Pertemuan strategis ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem energi bersih nasional sekaligus menata sektor pertambangan agar berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia. (P3)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T