Pemkot Bandung Jaga Stabilitas Inflasi dan Perkuat Ekonomi Sirkular

Bandung (buseronline.com) - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kota Bandung memastikan kondisi inflasi tetap stabil dan berada pada level aman.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Koordinasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) 2025 yang digelar di Grand Mercure Bandung, Kamis.

Farhan menegaskan bahwa harga dan pasokan pangan sejauh ini terkendali. Beberapa komoditas memang mengalami penyesuaian, namun masih dalam batas wajar.

“Perkembangan alhamdulillah, inflasi terkendali, suplai terkendali,” ujar Farhan.
“Cabai agak naik karena cuaca buruk tapi masih dalam range yang sangat dimaklumi, (harga) ayam naik sedikit, inflasi diwaspadai karena masih di bawah 3 persen. Jadi kita percaya diri tapi tidak mau berlebihan,” tambahnya.

Menurut Farhan, stok pangan di Kota Bandung aman menjelang akhir tahun.
“Produksinya berkurang sedikit, tidak ada stok yang terganggu alhamdulillah,” tuturnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, Pemkot Bandung tengah memperkuat konsep ekonomi sirkular melalui integrasi program Buruan Sae, Kang Pisman, dan Dapur Dahsat.

“Ini kita akan segera melakukan peluncuran program ekonomi sirkular, menggabungkan Kang Pisman, Buruan Sae dengan Dapur Dahsat,” jelas Farhan.

Ia menjelaskan, ketiga program tersebut sebenarnya telah berjalan lama, namun belum teridentifikasi sebagai sebuah ekosistem pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Integrasi ini diharapkan menciptakan kemandirian pangan serta memperkuat ketahanan suplai di tingkat keluarga dan komunitas.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menekankan pentingnya akurasi data SP2KP sebagai acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional.

“Data SP2KP ini data yang terpercaya dan saya harap Bapak Ibu jangan sampai input data yang tidak benar,” kata Budi.

Ia mengingatkan, ketidaktepatan data dapat berakibat pada kebijakan yang salah arah. “Kalau dari input data yang tidak benar, maka kebijakan yang kita tetapkan atau yang diambil menjadi kebijakan yang keliru,” ujarnya.

Rakor SP2KP 2025 dihadiri lebih dari 400 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk para kontributor pencatat harga SP2KP, kepala dinas perdagangan kabupaten/kota, Kepala Badan Pusat Statistik RI, serta perwakilan pemerintah daerah seperti Bupati Maluku Tenggara.

Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat koordinasi pemantauan harga dan kebutuhan pokok di seluruh Indonesia, terutama menjelang periode akhir tahun yang rawan fluktuasi harga. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T