Banyumas (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan kemiskinan maupun ketahanan pangan.
Ia menekankan perlunya penerapan collaborative governance atau tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” tegas Luthfi.
Luthfi mencontohkan keberhasilan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem yang telah diterapkan di Kabupaten Pati.
Dalam program tersebut, Pemkab Pati memberikan dukungan operasional sebesar Rp300 ribu per bulan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jawa Tengah, sehingga total menjadi Rp500 ribu per bulan.
Dukungan ini memastikan pendampingan terhadap warga miskin berlangsung intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk meningkatkan produktivitas pertanian warga miskin.
Tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus Kabupaten Pati, dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah.
Program tersebut tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, hingga perlindungan sosial.
“Tiga pilar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” jelasnya.
Luthfi menyebut model percepatan tersebut terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen per Maret 2025, atau penurunan sebesar 0,10 persen.
“Ini bukti bahwa pendekatan kolaboratif lebih cepat menghasilkan dampak nyata. Kalau pola ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” ujarnya.
Selain persoalan kemiskinan, Gubernur juga menyoroti peran strategis Kodam IV/Diponegoro dan Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Stabilitas tersebut dinilainya dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendorong percepatan pembangunan.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus menjadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” tegas Luthfi.
Acara Dansatkowil Terpusat 2025 di Banyumas berjalan lancar dan diikuti oleh jajaran TNI, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar