Semarang (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini disampaikan dalam entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagai bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari praktik-praktik penyimpangan (clean government).
“Pemeriksaan ini objek dan materinya jelas, artinya Pemprov Jateng harus mendukung, karena ini untuk kesehatan organisasi,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan, pemeriksaan oleh BPK justru menguntungkan bagi pemerintah daerah karena dapat membantu mengidentifikasi berbagai hal yang perlu dibenahi, baik dari sisi keuangan maupun kinerja.
“Organisasi di lingkungan Pemprov Jateng, termasuk BUMD, adalah motor pembangunan wilayah. Jadi pemeriksaan ini penting agar kita cepat tahu apa yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Senada dengan Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa pemeriksaan dari BPK merupakan bentuk asesmen independen yang memberikan sudut pandang objektif terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Asesmen dari luar akan lebih cermat karena perspektifnya berbeda. Itu akan menjadi bagian penting untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.
Sumarno juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi objek pemeriksaan agar bersikap terbuka dan memberikan data sesuai fakta.
“Kami minta OPD dan BUMD memberikan data apa adanya agar simpulan dari BPK benar-benar sesuai kondisi sebenarnya. Dengan begitu, rekomendasi yang diberikan juga tepat sasaran,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sumarno mengapresiasi langkah BPK yang turut menilai program ketahanan pangan, karena hal ini sejalan dengan fokus Pemprov Jateng dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Asesmen dari BPK sangat dibutuhkan agar pemerintah mendapatkan masukan yang objektif dalam menyiasati kebijakan dan pelaksanaan program ketahanan pangan,” katanya.
Dalam pemeriksaan kali ini, BPK RI Perwakilan Jawa Tengah menyoroti tujuh tema utama di lingkungan Pemprov Jateng, yaitu:
1. Kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah (pendapatan daerah).
2. Pengelolaan barang atau aset milik daerah.
3. Pengadaan barang dan jasa.
4. Operasional pelayanan kesehatan pada RSUD dr Moewardi dan RSUD Prof dr Margono Soekarjo.
5. Operasional Bank Jateng.
6. Operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda).
7. Pemeriksaan kinerja atas upaya Pemprov Jateng dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan sepanjang September 2025. Pemeriksaan mencakup kegiatan yang bersumber dari anggaran tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025.
“Tujuannya untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas kinerja dari tujuh tema tersebut, mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya,” ujar Rahmatullah.
Ia menambahkan, pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan ketahanan pangan merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan serentak di seluruh provinsi.
“Kami akan melihat secara kelembagaan apakah Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota di bawahnya sudah memiliki kebijakan yang komprehensif untuk mendukung program ketahanan pangan,” jelasnya.
Melalui dukungan terhadap pemeriksaan BPK, Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur sipil negara.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan di Jawa Tengah berjalan efisien, tepat sasaran, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemeriksaan ini adalah langkah menuju clean government dan good governance yang sesungguhnya. Dengan evaluasi dari BPK, kami bisa terus memperbaiki diri demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas Gubernur Ahmad Luthfi. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
