DWP Jateng Dibekali Tips Kelola Keuangan Keluarga di Tengah Inflasi dan Perubahan Gaya Hidup

Semarang (buseronline.com) - Gempuran inflasi dan tren gaya hidup modern membuat banyak keluarga terjebak pada pola konsumsi berlebih hingga lilitan cicilan. Menyikapi hal tersebut, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat kerja bertajuk “Survive & Thrive: Rahasia Mengelola Keuangan Keluarga di Tengah Inflasi, Cicilan, dan Gaya Hidup Zaman Now” di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin.

Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Linda Ayu Oktoriza, yang memberikan materi strategi cerdas dalam mengatur keuangan rumah tangga.

Ketua DWP Jateng, Indah Sumarno, menekankan pentingnya literasi finansial di tengah kemudahan akses konsumsi. “Di era serbamudah ini, jangan sampai kita sebagai manajer keuangan rumah tangga terjebak dalam pola konsumsi yang membuat keluarga goyah,” ujar Indah.

Ia berharap, para anggota DWP tidak sekadar memahami teori, melainkan juga mengimplementasikan materi yang diperoleh. “Trik dan tips tadi harus diimplementasikan. Jangan hanya bertahan, tetapi juga bisa sukses mengelola keuangan sebagai bekal masa depan,” tambahnya.

Dalam paparannya, Linda Ayu menjelaskan inflasi sebagai “musuh tersembunyi” yang kerap menggerus daya beli keluarga. Ia mengingatkan, proporsi cicilan sebaiknya tidak melebihi 30 persen dari total pendapatan.

“Kalau untuk rumah masih wajar karena nilainya naik. Tapi cicilan mobil, kartu kredit, pay later, apalagi pinjaman online, sering kali lebih bersifat konsumtif,” jelasnya.

Linda juga menyoroti fenomena fear of missing out (FOMO) yang memicu perilaku belanja kurang sehat, seperti tren ngopi atau nongkrong demi gaya hidup. “Boleh mengikuti tren, tapi harus sesuai proporsi. Jangan sampai mengorbankan kebutuhan pokok,” pesannya.

Selain manajemen cicilan, Linda menekankan pentingnya alokasi dana untuk kebutuhan jangka panjang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pensiun. Menurutnya, biaya sekolah swasta kini hampir setara dengan negeri, bahkan biaya kuliah bisa jauh lebih besar jika tidak dipersiapkan sejak dini.

“Dana darurat juga wajib ada, karena tidak semua kebutuhan kesehatan ditanggung BPJS. Kalau pensiun tidak dipersiapkan, beban bisa jatuh ke anak,” paparnya.

Dalam sesi simulasi, Linda memberi contoh pembagian anggaran dari pendapatan Rp9 juta per bulan untuk kebutuhan pokok, cicilan, pendidikan anak, dana darurat, investasi, serta tabungan. “Yang pasti, cicilan jangan sampai lebih dari 30 persen. Kalau lebih, stabilitas ekonomi keluarga akan terganggu,” tegasnya.

Acara berlangsung interaktif dengan keikutsertaan anggota DWP dari berbagai instansi. Diskusi hangat seputar perencanaan keuangan mencerminkan kesadaran bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan, tetapi juga oleh kecerdasan dalam mengelola. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T