Selasa, 26 Mei 2026

Terobosan Gubernur Luthfi untuk Mempercepat Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Minggu, 31 Agustus 2025 12:23 WIB
Terobosan Gubernur Luthfi untuk Mempercepat Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin Rapat Konsolidasi Satgas Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (28/8/2025). (Dok/Diskominfo Jateng)
Semarang (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mempercepat operasionalisasi seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayahnya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Percepatan Operasionalisasi KDMP di Grhadika Bhakti Praja, Kamis.

Luthfi mengungkapkan, dari total 8.523 KDMP yang sudah berbadan hukum di Jateng, baru 1.750 koperasi yang beroperasi, sementara 6.773 koperasi lainnya masih belum aktif.

“Yang sudah operasional (Koperasi/Desa Merah Putih) adalah 1.750 koperasi, yang belum operasi 6.773 koperasi,” jelasnya.

Meski belum beroperasi, seluruh KDMP di Jateng disebut sudah memiliki gerai. Untuk itu, Luthfi meminta Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah memperkuat pendampingan agar koperasi segera beraktivitas.

Untuk mempercepat operasionalisasi, Luthfi mendorong 11.006 ASN Pemprov Jateng agar ikut serta menjadi pengurus koperasi. Selain itu, 29 unit aset daerah juga disiapkan untuk mendukung keberlanjutan program.

KDMP juga diarahkan bekerja sama dengan 7.595 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mendapat dukungan dari sejumlah BUMD milik Pemprov Jateng, seperti PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) untuk pangan dan distribusi pupuk, serta PT Jateng Petro Energi (JPEN) yang bergerak di bidang energi.

“Kita menggunakan BUMD agar bisa menopang operasional koperasi. Misalnya JTAB untuk pangan dan pupuk, JPEN untuk LPG dan energi alternatif seperti biogas,” jelas mantan Kapolda Jateng itu.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mengusulkan kepada pemerintah pusat penambahan sub pangkalan gas LPG agar KDMP dapat berperan sebagai pengecer resmi di masyarakat.

“Perlu ada juklak-juknis jelas, siapa yang menjadi pengecer, dan bagaimana distribusinya agar lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Luthfi juga meminta regulasi tata kelola KDMP yang lebih komprehensif dari pemerintah pusat, mengingat setiap desa memiliki potensi usaha yang berbeda.

“Karena masing-masing desa punya cara tersendiri berdasarkan potensinya,” imbuhnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menkop Budi Arie, Wamendagri Bima Arya, perwakilan BUMN-BUMD mitra, serta 35 kepala daerah di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan memberikan apresiasi terhadap langkah Luthfi. Menurutnya, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah KDMP operasional terbanyak di Indonesia.

“Saya senang dengan kebijakan Gubernur. Tidak harus sempurna, gerai dulu tidak apa-apa, karena ini pekerjaan besar,” kata Zulhas.

Dengan berbagai terobosan ini, Pemprov Jateng menargetkan percepatan operasionalisasi ribuan KDMP yang belum aktif agar segera memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting
Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan
998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung
BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting
Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase
komentar
beritaTerbaru