Sabtu, 11 April 2026

Presiden Prabowo Instruksikan Akselerasi Listrik Desa di 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

Selasa, 26 Agustus 2025 13:53 WIB
Presiden Prabowo Instruksikan Akselerasi Listrik Desa di 5.700 Desa dan 4.400 Dusun
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memaparkan program percepatan listrik desa kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Rapat tersebut membahas evaluasi program ekonomi nasional tahun 2025 sekaligus menyiapkan kebijakan untuk 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus utama yang dilaporkan adalah percepatan program elektrifikasi desa.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat ribuan desa dan dusun yang belum teraliri listrik.

“Dari sisi energi, kita akan membangun 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Targetnya semua selesai pada 2029–2030. Anggarannya sedang dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Menteri Bahlil.

Program listrik desa ini disebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat di wilayah pelosok. Presiden Prabowo, kata Menteri Bahlil, menegaskan agar anggaran untuk program ini segera dialokasikan.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil. Tidak bisa dihitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegas Menteri Bahlil.

Selain percepatan listrik desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas untuk pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

“Kita akan berbasis komunitas, dengan diesel sampai diesel-7 atau diesel-8. Kuota akan dikontrol dan datanya bersumber dari BPS. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut setelah pengesahan APBN,” tambah Menteri Bahlil.

Program ini diharapkan memperkuat akses energi di wilayah terpencil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. (R3)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
Pj Sekda Sumut Tekankan Pemerataan Dokter Spesialis hingga Kepulauan
Dinkes Bandung Genjot Cek Kesehatan Gratis dan Imunisasi untuk Tingkatkan Kesehatan Warga
Gubernur Sumut Siap Biayai Kegiatan IPA Sumut, Dukung Program Sosial Pelajar
Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dalam Penyelamatan Aset Negara
Polri Perkuat Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Dirikan Pusat Studi Kepolisian di Universitas Borobudur
KPK dan Polda Metro Jaya Tangkap Empat Orang yang Mengaku Pegawai KPK di Jakarta Barat
komentar
beritaTerbaru