APBN 2024 Dikawal Pemerintah dan DPR, Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Dinamika Global

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah menegaskan keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak lepas dari dukungan dan sinergi erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah pada Sidang Paripurna DPR RI terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (P2 APBN) 2024 di Jakarta, Kamis.

Menurut Menkeu, kerja sama konstruktif antara pemerintah dan DPR menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas serta efektivitas APBN. Kolaborasi itu berlangsung sejak tahap perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

“DPR terus menjadi partner pemerintah yang konstruktif untuk menjaga ekonomi Indonesia, dan yang paling penting mengantisipasi serta merespons kondisi yang terus berubah, baik global maupun nasional,” ujar Menkeu.

Meski diwarnai ketidakpastian global, APBN 2024 dinilai mampu bekerja optimal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di level 5,03 persen, inflasi menurun hingga 1,6 persen, angka kemiskinan turun menjadi 8,57 persen, kemiskinan ekstrem berhasil ditekan ke 0,83 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,91 persen.

Capaian ini disebut sebagai bukti bahwa APBN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung masyarakat.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini tersebut merupakan yang kesembilan kalinya berturut-turut sejak 2016, menegaskan komitmen pemerintah bersama DPR dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Ia menambahkan, fleksibilitas APBN untuk merespons berbagai tantangan tidak mengurangi sisi akuntabilitas maupun kredibilitas. Seluruh rekomendasi DPR dalam pembahasan RUU P2 APBN 2024 akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Sinergi yang baik ini harus terus dijaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan APBN 2025 yang tengah berjalan serta penyusunan APBN 2026. Dengan begitu, APBN tetap menjadi instrumen andalan bangsa untuk menghadapi dinamika global,” tutup Menkeu.

Sidang Paripurna DPR RI tersebut juga menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen antara pemerintah dan parlemen untuk terus menghadirkan APBN yang kredibel, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. (R)

Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting

Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan

998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung

BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase