Wamenkeu Thomas: Stabilitas Nasional Jadi Kunci Membaca Risiko Global

Jakarta (buseronline.com) - Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia bukan hanya menjadi persoalan hubungan luar negeri, tetapi juga memiliki potensi dampak signifikan terhadap kondisi domestik Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan, setiap gejolak internasional dapat dengan cepat berubah menjadi tekanan dalam negeri, seperti gangguan pada sistem pembayaran global, volatilitas nilai tukar rupiah, hingga lonjakan harga energi dan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamenkeu Thomas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Potensi Dampak Eskalasi Geopolitik terhadap Indonesia, yang digelar pada Senin di Jakarta.

“Kita harus mampu membaca risiko global dengan kacamata stabilitas nasional,” tegas Thomas.

Menurut Thomas, ketahanan ekonomi nasional harus dibangun jauh sebelum krisis terjadi. Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan saat krisis, melainkan juga menyiapkan kebijakan yang menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial. Pendekatan ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkualitas.

Ia menambahkan, ketahanan nasional tidak dapat dibangun hanya dari satu sektor. Pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat menjadi keharusan.

“Diplomasi diperlukan untuk memastikan jalur perdagangan dan keuangan tetap terbuka; sektor keamanan bertugas melindungi warga negara; sektor teknologi menjamin konektivitas dan keamanan siber; serta industri berperan sebagai mitra pelaksana,” jelas Thomas.

Wamenkeu Thomas menegaskan bahwa semua unsur tersebut harus bergerak dengan satu kompas yang sama. Koordinasi stabilitas sistem keuangan akan diorkestrasi oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang berfungsi sebagai wadah sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

Di akhir sesi, Thomas mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan dengan kepentingan nasional, serta menjaga kepercayaan publik. “Kepercayaan adalah fondasi utama agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat secara luas,” pungkasnya. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T