Gubernur Jateng Dorong Perlindungan Lahan Produktif Demi Kedaulatan Pangan

Purworejo (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya mempertahankan zona hijau dan lahan produktif di wilayahnya sebagai langkah strategis mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini disampaikan saat menghadiri Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Kabupaten Purworejo, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi secara langsung meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, agar tidak mengubah zona hijau menjadi kawasan pembangunan. Menurutnya, Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting sebagai lumbung pangan nasional yang harus dijaga bersama.

“Luas wilayah Jawa Tengah mencapai hampir 3,5 juta hektare, dan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya merupakan zona hijau. Kami harapkan ini tidak diubah jadi zona pembangunan. Ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegas Luthfi.

Ia menambahkan, kontribusi Jawa Tengah terhadap produksi pangan nasional sangat signifikan. Pada tahun 2024, provinsi ini menyumbang 18,8 persen dari total produksi pangan nasional. Capaian tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu pilar utama program swasembada pangan Indonesia.

“Kami ingin Jawa Tengah tetap menjadi ijo royo-royo, daerah subur yang memberi kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional,” ujar Luthfi.

Dari sisi perlindungan lahan, data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa sebanyak 91 persen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi lahan. Angka ini melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 87 persen.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan kinerja terbaik dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

“Jawa Tengah ini luar biasa. Masih surplus 4 persen dari target nasional. Banyak provinsi lain yang sudah lampu merah, tapi Jateng justru jadi contoh,” ungkap Nusron.

Ia menambahkan, tingkat alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Melalui kegiatan Gemapatas 2025, pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga batas tanah, memperjelas status kepemilikan, dan menghindari potensi konflik agraria yang bisa berdampak pada alih fungsi lahan pertanian.

Gubernur Luthfi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

“Menjaga lahan pertanian berarti menjaga masa depan pangan bangsa. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (R)

Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting

Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan

998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung

BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase