Jakarta (buseronline.com) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu. Kehadirannya mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam agenda penting tersebut, yang berlangsung sehari sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Ke-17.
Pertemuan ini menjadi ajang strategis membahas isu-isu perekonomian global, termasuk dampak perang dagang, respons kebijakan ekonomi masing-masing negara, serta peran BRICS dalam memperkuat multilateralisme. Selain itu, agenda penting lainnya adalah pembahasan mengenai pendanaan perubahan iklim serta inisiatif pembiayaan yang sedang dikembangkan di internal BRICS, seperti pembentukan New Investment Platform, BRICS Multilateral Guarantee, dan Infrastructure Information Hub.
Dalam pernyataannya, Wamenkeu Thomas menyoroti tantangan pembiayaan iklim global yang semakin kompleks. Ia menyampaikan bahwa komitmen negara-negara maju terhadap pendanaan iklim mengalami pergeseran prioritas, sehingga negara berkembang harus lebih proaktif dalam memperkuat sektor keuangan berkelanjutan.
“Kelompok BRICS dapat memainkan peran strategis dalam membentuk sistem pembiayaan iklim yang lebih adil dan dapat diakses bagi negara-negara Global South,” tegasnya.
KTT BRICS Ke-17 yang digelar pada Minggu (6/7/2025) mengusung tema “Memperkuat Kerja Sama Selatan-Global untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam Deklarasi Rio yang dihasilkan, para pemimpin BRICS menegaskan komitmen penuh terhadap Perjanjian Paris, mendukung transisi energi yang adil, dan menuntut pendanaan iklim yang cukup dan terjangkau bagi negara berkembang.
Leaders’ Framework Declaration on Climate Finance yang disepakati pada KTT tersebut menegaskan kembali tanggung jawab negara-negara maju dalam mendukung transisi hijau di negara berkembang. Deklarasi ini juga mencerminkan tekad BRICS untuk memperjuangkan tata kelola global yang lebih inklusif dan adil.
Di sisi geopolitik, BRICS mengambil sikap tegas terhadap sejumlah konflik dunia. Mereka mendesak penghentian serangan di Gaza, penarikan penuh pasukan Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina. BRICS juga mengecam serangan terhadap Iran dan menyerukan penyelesaian damai konflik Ukraina melalui jalur diplomasi. Dalam konteks Afrika, kelompok ini menekankan prinsip “African solutions to African problems” sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian konflik di benua tersebut.
Dari sisi ekonomi, BRICS mendorong reformasi mendalam terhadap sistem keuangan global, termasuk lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, agar lebih inklusif dan mencerminkan dinamika perekonomian global saat ini. Inisiatif seperti New Investment Platform dan BRICS Multilateral Guarantees menjadi langkah konkret memperkuat kemandirian finansial Global South.
Selain itu, pendirian BRICS Grain Exchange menjadi sorotan sebagai simbol penguatan kedaulatan pangan dan ketahanan rantai pasok di tengah tantangan krisis global.
Dalam bidang teknologi dan tata kelola digital, para pemimpin BRICS menyepakati BRICS Leaders’ Statement on Global AI Governance, yang menekankan pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang inklusif, aman, dan berdaulat. Mereka juga menolak fragmentasi internet dan memperkuat kerja sama di bidang keamanan siber.
Salah satu tonggak penting dalam KTT BRICS 2025 adalah diterimanya Republik Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Selain Indonesia, sejumlah negara lain seperti Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan juga diterima sebagai mitra baru BRICS.
Langkah ini menunjukkan komitmen BRICS dalam memperluas pengaruhnya dan memperkuat solidaritas negara-negara berkembang di Global South.
Penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh diharapkan membuka peluang kerja sama lebih luas dalam bidang ekonomi, pembiayaan pembangunan, transisi energi, dan transformasi digital.
Dengan semangat solidaritas dan inklusivitas, BRICS tampil sebagai kekuatan kolektif yang menawarkan alternatif tata kelola dunia yang lebih setara, berkelanjutan, dan damai. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
