Dukungan Fiskal dan Pembiayaan Hijau Kemenkeu untuk Transisi Energi Indonesia

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi melalui kebijakan fiskal, insentif pajak, dan instrumen pembiayaan hijau. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam acara Energy Transition Summit Asia yang digelar di Jakarta, Rabu.

Dalam paparannya, Wamenkeu Thomas menekankan bahwa Kemenkeu telah menjadi garda terdepan dalam proses transformasi sektor energi nasional, khususnya dari sisi kebijakan fiskal yang menyeluruh dan terintegrasi.

“Kementerian Keuangan telah berada di garis depan transisi energi untuk waktu yang cukup lama dan akan terus memegang peran tersebut dari sisi kebijakan fiskal, baik dari sisi belanja, penerimaan, maupun pembiayaan. Semua kebijakan kami diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Thomas.

Wamenkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan beragam insentif pajak guna mendukung investasi di sektor energi bersih, termasuk penurunan bea masuk untuk mesin dan peralatan penting bagi proyek-proyek energi terbarukan serta properti ramah lingkungan.

Tak hanya dari sisi insentif fiskal, Kemenkeu juga aktif mendorong pembiayaan hijau melalui penerbitan green sukuk dan green bond, yang menjadi salah satu sumber dana untuk proyek-proyek transisi energi seperti pembangunan PLTS, PLTB, dan pengembangan kendaraan listrik.

“Kami telah menerbitkan berbagai instrumen pembiayaan hijau yang terbukti mendapat respons positif dari pasar global, dan ini menjadi bukti bahwa Indonesia serius bertransformasi ke arah ekonomi rendah karbon,” tambahnya.

Lebih jauh, Wamenkeu Thomas menegaskan bahwa langkah realokasi anggaran di tahun 2025 merupakan strategi pemerintah untuk memastikan dana negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

“Yang kami lakukan adalah realokasi, bukan pemotongan. Ini diarahkan pada penggunaan yang lebih produktif dan relevan dengan agenda transisi energi,” katanya.

Realokasi ini menyasar sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk pembangunan infrastruktur energi bersih, inovasi teknologi, serta pelatihan tenaga kerja untuk industri ramah lingkungan.

Upaya Kemenkeu ini juga selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, di mana transisi menuju energi bersih menjadi salah satu prioritas utama.

“Kami terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis dalam mencapai target energi bersih dan berkelanjutan,” tutur Thomas.

Langkah-langkah ini sekaligus mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif menunjukkan kepemimpinan dalam aksi iklim global, melalui pendekatan kebijakan fiskal yang progresif dan inklusif.

Penekanan pada kerja sama lintas sektor menjadi pesan kunci dalam pernyataan Wamenkeu. Ia menyebut bahwa keberhasilan transisi energi tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil.

Dengan kebijakan fiskal yang adaptif serta komitmen dalam pembiayaan hijau, Kemenkeu optimistis Indonesia mampu menghadapi tantangan transisi energi dan membangun masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T