Jelang Nataru 2026-2027, Gubernur Jateng Perkuat Satgas Pengendalian Harga Pangan

Magelang (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga untuk mengantisipasi penimbunan dan permainan harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Dilansir dari laman Jatengprov, instruksi tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (Sigap) 2026 di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, pada 5 November 2026.

Luthfi mengatakan, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok sebelum memasuki periode peningkatan kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh bupati dan wali kota diminta melakukan langkah antisipasi sejak dini.

Ia menegaskan, pengawasan perlu diperketat untuk mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Aparat penegak hukum juga diminta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Pengawasan akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, dan kejaksaan. "Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah," jelasnya.

Selain pengawasan, Luthfi meminta kepala daerah memperkuat distribusi bahan pokok dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Komoditas bawang merah dan cabai menjadi perhatian karena perbedaan kemampuan produksi antardaerah dapat memengaruhi stabilitas harga.

Ia juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) mengoptimalkan perannya sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Pemerintah kabupaten dan kota didorong aktif menjalin kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi," tegas Luthfi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, gubernur juga mendorong pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkelanjutan.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara mendadak ketika harga sudah melonjak. Pemerintah daerah harus memiliki pemetaan stok, kebutuhan masyarakat, serta jalur distribusi bahan pangan agar potensi gejolak harga bisa diantisipasi lebih awal.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi turut menyerahkan secara simbolis dukungan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 10 kelompok penerima.

Penerima di antaranya Gapoktan Maju Makmur Magelang, Kelompok Perikanan Sumber Rejeki Temanggung, Poktan Ngudi Mulyo Kabupaten Semarang, Poktan Sidukuh Pemalang, dan Poktan Margodadi Batang.

Penerima lainnya berasal dari Temanggung, Banjarnegara, Banyumas, Sukoharjo, dan Klaten. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai pasokan pangan pokok dalam rangka pengendalian inflasi.

Kesepakatan tersebut melibatkan pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik petani, kelompok tani, dan petani champion dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Melalui kemitraan tersebut, pemerintah berharap rantai pasok pangan semakin kuat, distribusi antardaerah berjalan lancar, serta stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga menjelang Natal dan Tahun Baru. (R)

99,3 Persen PAUD di Jawa Tengah Dikelola Masyarakat, Pemprov Dorong Pemerataan Pendidikan

Pemprov Jateng Perkuat Pengendalian Inflasi, Hampir 2.000 Operasi Pasar Digelar

Polri Nonaktifkan Empat Personel Usai Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

Polri Mutasi Tiga Pamen, Kapolres Sukoharjo Diganti Saat Propam Lakukan Pemeriksaan

Ahmad Luthfi Tampung Aspirasi Buruh dan Pengusaha, Bahas UMP-UMK Jawa Tengah 2027

Jawa Tengah Bidik Investasi Rp9,7 Triliun dari Investor Vietnam dan Tiongkok