Pemprov Jateng Perkuat Pengendalian Inflasi, Hampir 2.000 Operasi Pasar Digelar

Magelang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan, pemerataan distribusi antardaerah, operasi pasar, hingga pengawasan terhadap potensi penimbunan bahan pokok.

Dilansir dari laman Jatengprov, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok di setiap wilayah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan distribusi komoditas unggulan daerah. Daerah penghasil bawang merah dan cabai diminta memastikan hasil produksinya dapat menjangkau seluruh wilayah Jawa Tengah sehingga tidak terjadi ketimpangan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga.

"Misalkan bawang merah harus tersebar rata di seluruh kabupaten Jawa Tengah," kata Luthfi saat meninjau Expo dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng di Kabupaten Magelang, pada 5 November 2026.

Dalam kegiatan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (Sigap), Pemprov Jateng juga mengintensifkan operasi pasar dan bazar bahan pokok murah. Luthfi menyebutkan, hampir 2.000 kegiatan telah dilaksanakan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

Selain itu, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) bersama kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengawasi ketersediaan barang serta mencegah praktik penimbunan dan permainan harga. Menurut Luthfi, pengendalian inflasi harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho mengungkapkan inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 2,99 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,18 persen.

Meski mengalami penurunan, koordinasi pengendalian inflasi tetap perlu diperkuat. Sebab, sejumlah momentum seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat terhadap bahan pangan.

"Potensi peningkatan permintaan harus diantisipasi. Karena itu, kami berupaya mengoordinasikan kesiapan pasokan dan distribusinya supaya merata di seluruh Jawa Tengah, agar inflasi tetap terkendali dalam target 2,5 plus minus 1 persen," ujarnya.

BI bersama TPID juga memperkuat pengendalian inflasi dari sektor hulu hingga hilir. Upaya di sektor produksi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian dan peningkatan produktivitas.

Adapun pada sektor pascapanen, dilakukan elektrifikasi rice milling unit (RMU) atau mesin penggilingan padi. Dari sisi distribusi, BI memfasilitasi temu bisnis antara petani, peternak, dan pembeli (offtaker) untuk memastikan penyerapan hasil produksi sekaligus menjaga stabilitas harga.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Defrancisco Dasilva Tavares mengatakan kolaborasi TPID, subsidi transportasi, serta dukungan badan usaha milik daerah (BUMD) turut membantu menjaga kelancaran distribusi pangan lintas wilayah.

Polri Nonaktifkan Empat Personel Usai Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

Polri Mutasi Tiga Pamen, Kapolres Sukoharjo Diganti Saat Propam Lakukan Pemeriksaan

Ahmad Luthfi Tampung Aspirasi Buruh dan Pengusaha, Bahas UMP-UMK Jawa Tengah 2027

Jawa Tengah Bidik Investasi Rp9,7 Triliun dari Investor Vietnam dan Tiongkok

20.521 Posyandu di Jawa Tengah Terapkan Enam SPM, Nawal Yasin Tekankan Pelayanan Berdampak bagi Masyarakat

Wagub Jateng Luncurkan Pandu Tangguh, Kader Posyandu Dampingi Perbaikan Data Bansos