Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Swasembada Pangan Dipercepat dan Produksi Pertanian Meningkat

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempercepat pembangunan sektor pertanian melalui peningkatan produksi dalam negeri, pembenahan tata kelola pangan, serta penguatan perlindungan terhadap petani.

Dilansir dari laman Kementan, salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah percepatan target swasembada pangan dari semula empat tahun menjadi satu tahun. Presiden Prabowo mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan, percepatan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta BUMN pangan.

"Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, Bulog, hingga aparat penegak hukum," ujar Amran.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan produksi, melindungi petani, memastikan hasil panen terserap, dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembenahan kebijakan pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan penyerapan gabah dan beras.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Harga pupuk bersubsidi juga diturunkan sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025.

Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Untuk 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan sasaran lebih dari 16 juta petani.

Selain pupuk, pemerintah memperkuat infrastruktur pengairan untuk meningkatkan produktivitas dan mengantisipasi perubahan iklim. Rehabilitasi irigasi dilaporkan mencapai 280.880 hektare dengan tingkat realisasi 99,93 persen pada tahap pertama.

Kementerian Pertanian juga menyiapkan pompanisasi pada lahan seluas 2,2 juta hektare dan rehabilitasi irigasi sekitar satu juta hektare pada 2026.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar dan menjaga pendapatan petani.

Penguatan sektor pertanian turut diikuti peningkatan produksi komoditas strategis. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

Produksi padi pada 2025 tercatat sebesar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare. Sementara itu, produksi beras periode Januari hingga Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton berdasarkan data yang digunakan pemerintah.

Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 juga meningkat menjadi 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton.

Amran menegaskan, peningkatan produksi harus diikuti upaya menjaga keberlanjutan pertanian, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga penyerapan hasil panen.

"Produksi meningkat karena petani bekerja lebih keras dan pemerintah memperkuat dukungan dari hulu sampai hilir. Namun, swasembada bukan sekadar angka produksi. Swasembada berarti produksi cukup, stok aman, petani sejahtera, dan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau," katanya.

Pemerintah memproyeksikan delapan komoditas berada dalam kondisi swasembada pada 2026, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Meski demikian, penguatan produksi kedelai, bawang putih, dan daging sapi masih menjadi pekerjaan lanjutan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Peningkatan produksi juga diikuti penguatan penyerapan hasil panen melalui Perum Bulog untuk menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stabilitas pasokan.

Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Bulog dilaporkan mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar empat juta ton. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah pada September 2026 disebut mencapai sekitar 4,61 juta ton.

Pengadaan tersebut membantu menyerap hasil panen petani sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadapi gangguan produksi, bencana, dan gejolak harga.

Pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah menyiapkan sekitar Rp164,4 triliun untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Anggaran tersebut direncanakan mencakup berbagai program, termasuk subsidi pupuk, penugasan Bulog, serta penguatan cadangan dan lumbung pangan.

Untuk mengurangi risiko usaha tani akibat perubahan iklim, Kementerian Pertanian menargetkan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 100.000 hektare pada 2026.

Dalam skema yang direncanakan, premi asuransi sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam mendapat subsidi pemerintah sebesar 80 persen atau Rp144.000. Dengan demikian, petani menanggung premi sebesar Rp36.000 per hektare.

Program ini diharapkan membantu petani menghadapi risiko yang tercakup dalam perlindungan asuransi sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pertanian.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemanfaatan benih unggul, mekanisasi, dan sistem pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas.

Peningkatan produksi membuka peluang bagi pengembangan ekspor dan hilirisasi komoditas pertanian. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memperluas pasar ekspor.

Pemerintah juga mendorong pengembangan hilirisasi pertanian, biodiesel B50, dan bioetanol untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan pangan, pakan, energi, penggunaan lahan, dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, pengawasan tata niaga pangan dan penegakan hukum menjadi perhatian untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan petani maupun konsumen.

Menurut Amran, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kemampuan menjaga stok, menjamin penyerapan hasil panen, dan menyediakan pangan dengan harga terjangkau.

Pemerintah pun menargetkan agar penguatan sektor pertanian dapat mendorong kemandirian pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (R)

Mentan Amran Telusuri Rantai Pasok Ayam dan Telur, Soroti Kesenjangan Harga hingga Rp45.000 per Kilogram

BKSAP DPR Siap Kolaborasi dengan Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Indonesia

Suyudi Ario Seto Ungkap Fokus Awal sebagai Kapolri

Pemerintah Targetkan Tambah 600 Ribu Sapi Perah hingga 2029

Mentan Amran Siapkan Beasiswa bagi 20 Mahasiswa Palestina

Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun untuk Bangun Ekosistem Peternakan Terintegrasi