Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Swasembada Pangan Dipercepat dan Produksi Pertanian Meningkat

Meski demikian, penguatan produksi kedelai, bawang putih, dan daging sapi masih menjadi pekerjaan lanjutan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Peningkatan produksi juga diikuti penguatan penyerapan hasil panen melalui Perum Bulog untuk menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stabilitas pasokan.

Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Bulog dilaporkan mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar empat juta ton. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah pada September 2026 disebut mencapai sekitar 4,61 juta ton.

Pengadaan tersebut membantu menyerap hasil panen petani sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadapi gangguan produksi, bencana, dan gejolak harga.

Pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah menyiapkan sekitar Rp164,4 triliun untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Anggaran tersebut direncanakan mencakup berbagai program, termasuk subsidi pupuk, penugasan Bulog, serta penguatan cadangan dan lumbung pangan.

Untuk mengurangi risiko usaha tani akibat perubahan iklim, Kementerian Pertanian menargetkan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 100.000 hektare pada 2026.

Dalam skema yang direncanakan, premi asuransi sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam mendapat subsidi pemerintah sebesar 80 persen atau Rp144.000. Dengan demikian, petani menanggung premi sebesar Rp36.000 per hektare.

Program ini diharapkan membantu petani menghadapi risiko yang tercakup dalam perlindungan asuransi sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pertanian.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemanfaatan benih unggul, mekanisasi, dan sistem pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas.

Peningkatan produksi membuka peluang bagi pengembangan ekspor dan hilirisasi komoditas pertanian. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memperluas pasar ekspor.

Pemerintah juga mendorong pengembangan hilirisasi pertanian, biodiesel B50, dan bioetanol untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan pangan, pakan, energi, penggunaan lahan, dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, pengawasan tata niaga pangan dan penegakan hukum menjadi perhatian untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan petani maupun konsumen.

Menurut Amran, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kemampuan menjaga stok, menjamin penyerapan hasil panen, dan menyediakan pangan dengan harga terjangkau.

Pemerintah pun menargetkan agar penguatan sektor pertanian dapat mendorong kemandirian pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (R)

Mentan Amran Telusuri Rantai Pasok Ayam dan Telur, Soroti Kesenjangan Harga hingga Rp45.000 per Kilogram

BKSAP DPR Siap Kolaborasi dengan Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Indonesia

Suyudi Ario Seto Ungkap Fokus Awal sebagai Kapolri

Pemerintah Targetkan Tambah 600 Ribu Sapi Perah hingga 2029

Mentan Amran Siapkan Beasiswa bagi 20 Mahasiswa Palestina

Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun untuk Bangun Ekosistem Peternakan Terintegrasi