Gubernur Jateng: Perubahan APBD 2026 Harus Responsif terhadap Dinamika Ekonomi

Selain pangan, sektor infrastruktur dan pelayanan publik juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah.

"Infrastruktur penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Di sektor pendapatan, Pemprov Jateng juga berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Salah satunya melalui kebijakan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan pajak progresif yang berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.

Di sisi lain, pemerintah provinsi terus mendorong masuknya investasi ke Jawa Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Luthfi menegaskan, seluruh kebijakan dalam perubahan APBD 2026 diarahkan agar anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (R)

Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target

Pemprov Sumut Pastikan Perubahan APBD 2026 Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Gubernur Jateng Perkuat Pencegahan LGBTQ Lewat Edukasi dan Layanan Konseling

Gubernur Jateng Pantau SPMB 2026, Tegaskan “No Titip-titip, No Jastip”

Gubernur Jateng: Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Libatkan Pemda

Gubernur Jateng Dorong Pengusaha Muda Lebih Kreatif Kembangkan Bisnis