Gubernur Jateng: Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Libatkan Pemda

Karanganyar (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah karena lebih memahami kondisi riil di lapangan.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Solo, Jumat.

Menurutnya, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Evaluasi tidak hanya mencakup distribusi makanan, tetapi juga kualitas menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan MBG karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan," ujar Luthfi dilansir dari laman Jatengprov.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program tersebut.

Oleh karena itu, Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk di masing-masing daerah diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program secara optimal.

Luthfi juga menilai menu MBG tidak dapat diseragamkan sepenuhnya di seluruh daerah. Perbedaan ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi masyarakat, serta karakteristik anak-anak menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan menu.

Untuk mendukung hal tersebut, ia mendorong pelibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan program. Menurutnya, PKK dapat membantu memastikan kesesuaian menu dengan kebutuhan dan kebiasaan makan anak-anak.

"Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak," katanya.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga memaparkan capaian pelaksanaan MBG di Jawa Tengah. Ia menyebut jumlah penerima manfaat program tersebut saat ini hampir mencapai 9 juta orang, sehingga menjadi salah satu prioritas utama yang dijalankan bersama pemerintah pusat.

Sementara itu, Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi program direktif Presiden tidak boleh dipandang sebagai upaya mencari kesalahan. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan agar lebih efektif.

"Program prioritas nasional harus terhubung dengan perencanaan dan penganggaran daerah sehingga pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Senada dengan itu, Aria Bima menilai keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh perencanaan di tingkat pusat, tetapi juga oleh implementasinya di daerah. Menurut Aria, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan pertama kali menerima berbagai keluhan warga.

Karena itu, evaluasi pelaksanaan program pusat di daerah menjadi penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 program direktif Presiden di daerah.

Selain Program Makan Bergizi Gratis, pembahasan juga mencakup pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, serta penghapusan kemiskinan ekstrem. (R)

Pemprov Jateng Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Percepat Pengelolaan Sampah

Gubernur Jateng Perkuat Pencegahan LGBTQ Lewat Edukasi dan Layanan Konseling

Bumdes dan Koperasi Desa Didorong Jadi Penopang Rantai Pasok Program MBG

IJD Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Daerah, Jateng Prioritaskan Akses Wisata pada 2027

49 Pengusaha Nasional Kunjungi Jawa Tengah, Bidik Peluang Investasi dan Kolaborasi

Gubernur Ahmad Luthfi: Mal Baru Bukti Jateng Tetap Jadi Magnet Investasi