Kementan Siapkan hingga 2 Juta Hektare untuk Pengembangan Bioetanol Nasional

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pertanian (Kementan) RI mulai menggerakkan pengembangan bioetanol nasional berbasis tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.

Dilansir dari laman Kementan, pemerintah menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare untuk mendukung ketersediaan bahan baku sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengatakan pembangunan industri bioetanol harus dibarengi dengan kepastian pasokan bahan baku. Karena itu, pemerintah akan terlebih dahulu menyiapkan kawasan pertanian berskala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan.

"Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia," ujar Amran usai memimpin Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari sejumlah daerah di Jakarta, pada 21 September 2026.

Menurut Amran, pengembangan ketiga komoditas akan disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Tebu menjadi salah satu komoditas utama, sedangkan singkong dan jagung akan dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi.

"Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol," tegasnya.

Amran menjelaskan, kepastian bahan baku menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi dalam pembangunan industri bioetanol. Pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan pabrik dilakukan secara masif.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah membuka ruang bagi BUMN dan swasta untuk terlibat dalam pembangunan industri tersebut. Pemerintah akan berperan dalam penyiapan kawasan, sedangkan sektor swasta diharapkan memperkuat investasi industri.

"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara," kata Amran.

Selain membangun industri, pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari pengembangan kawasan bioetanol. Skema kemitraan akan disiapkan agar masyarakat tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga ikut menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat," tegasnya.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah agar pengembangan bioetanol dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.

Untuk tahap awal, Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan. Setiap kabupaten dapat memperoleh dukungan awal dengan luasan sekitar 500 hingga 1.000 hektare.

Jika hasil produksi dinilai baik, luasan tersebut dapat ditambah hingga 1.500 hektare. "Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung," jelas Amran.

Kementan juga menyiapkan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan.

Sementara itu, pengembangan tebu akan dilakukan dalam skala yang lebih besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan untuk komoditas tersebut mencapai sekitar 1 juta hektare.

"Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama," ujar Amran.

Dalam menyiapkan lahan, pemerintah akan memprioritaskan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas. Amran menegaskan pengembangan bioetanol tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan.

Pemerintah akan mengkaji berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan.

Pelepasan kawasan hutan, kata Amran, akan menjadi pilihan terakhir. "Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi," katanya.

Menurut Amran, pengembangan bioetanol nantinya tidak hanya menghasilkan bahan bakar alternatif, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru. Ekosistem tersebut mencakup sektor budidaya, pengolahan hasil pertanian, pembangunan industri hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Hebat Indonesia itu," ujarnya.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar secara bertahap. Peningkatan bauran tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan bahan baku dan kapasitas industri.

"Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031," ungkap Amran.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementan menggandeng 44 bupati dari berbagai daerah. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pemetaan terhadap potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah untuk masuk dalam rantai pasok bioetanol nasional.

Amran menegaskan pengembangan bioetanol menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan energi dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian dalam negeri.

"Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan," pungkasnya. (R)

Pemerintah Pastikan Stok Beras Aman, SPHP Ditambah 1 Juta Ton

Kementan Siapkan Rp28,02 Triliun untuk Perkuat Pertanian 2027

Janji Mentan Amran kepada Buruh Tani Karawang Langsung Terwujud, Alsintan Tiba dalam Hitungan Jam

Mentan Amran Sidak Sawah Karawang, Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun

Komnas HAM dan PPM LVRI Dukung Mentan Amran Berantas Mafia Pangan

Pemerintah Buka Akses Bantuan Alsintan bagi Buruh Tani