Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

"Jadi antara yang disampaikan Pak Gubernur dengan DPRD Provinsi sudah ketemu, begitu pula yang sudah dari BPK," kata Sumanto.

Ia menjelaskan, defisit dalam APBD merupakan bagian dari manajemen akuntansi pemerintah daerah dan telah memiliki sumber pembiayaan untuk menutupnya.

DPRD juga memberikan sejumlah catatan, terutama terkait pengelolaan SiLPA agar dilakukan secara lebih terencana. Selain itu, pemerintah daerah diminta terus mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat.

Sesuai mekanisme yang berlaku, Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan secara final sebagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (R)

Jateng-BSSN Perkuat Kolaborasi Keamanan dan Kedaulatan Siber

583 Polisi Kehutanan Ikuti Pendidikan Perdana di Pusdik Binmas Polri

Pemprov Jateng Buka Beasiswa Mahasantri dan Santri Penggerak 2026

Omzet Galeri UKM Jateng Tembus Rp439 Juta dalam Enam Bulan, Bakal Direbranding

Pemprov Jateng Perluas Akses Pendidikan, Ribuan Siswa Kurang Mampu Terbantu

Pemprov Jateng Salurkan 181 Kursi Roda Adaptif untuk Penyandang Disabilitas