Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

"Jadi antara yang disampaikan Pak Gubernur dengan DPRD Provinsi sudah ketemu, begitu pula yang sudah dari BPK," kata Sumanto.

Ia menjelaskan, defisit dalam APBD merupakan bagian dari manajemen akuntansi pemerintah daerah dan telah memiliki sumber pembiayaan untuk menutupnya.

DPRD juga memberikan sejumlah catatan, terutama terkait pengelolaan SiLPA agar dilakukan secara lebih terencana. Selain itu, pemerintah daerah diminta terus mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat.

Sesuai mekanisme yang berlaku, Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan secara final sebagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (R)

Gubernur Jateng Perkuat Pencegahan LGBTQ Lewat Edukasi dan Layanan Konseling

SPMB PAUD Utamakan Pendekatan Ramah Anak, Orientasi Jadi Sarana Kenali Karakter Murid

Pemprov Jateng Petakan Peran Rumah Sakit Daerah, Tak Lagi Fokus Kejar Klasifikasi

NTP Jawa Tengah Naik 0,75 Persen pada Juni 2026, Daya Beli Petani Meningkat

Jateng Tetap Jadi Magnet Investasi, Gubernur Ahmad Luthfi: Iklim Usaha Kondusif

Target Akseptor KB Pria di Kabupaten Semarang Tercapai, Animo MOP Terus Meningkat