Menkeu juga menekankan pentingnya penguatan kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) agar reformasi fiskal daerah berjalan efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup standardisasi proses bisnis transfer ke daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, hingga penyusunan KEM PPKF regional.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi serta pengembangan manajemen risiko fiskal daerah guna menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.
"Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," pungkas Menkeu. (R)
beritaTerkait
komentar