Menkeu: Penguatan Fiskal Daerah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 di Jakarta, Senin.

"Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif," ujar Menkeu dilansir dari laman Kemkeu.

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui penguatan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Langkah tersebut didukung oleh penguatan basis data, pemetaan potensi pendapatan berbasis kewilayahan, serta penyesuaian dengan karakteristik masing-masing daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi tata kelola PDRD melalui penguatan kelembagaan, peningkatan jumlah aparat perpajakan yang tersertifikasi, penguatan pengawasan, serta percepatan digitalisasi sistem perpajakan daerah.

Di sisi belanja, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pengeluaran daerah melalui penguatan transfer ke daerah berbasis kinerja, refocusing belanja untuk program yang memberikan dampak besar, serta memperkuat sinergi antara belanja Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan APBD.

Sementara itu, dalam aspek pembiayaan, pemerintah mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif melalui sinergi pendanaan, pemanfaatan pembiayaan konsesional sebagai instrumen afirmasi, penggunaan KB DBH sebagai instrumen pembayaran pinjaman daerah, serta mendorong pemanfaatan proyek kemitraan pemerintah dan swasta (PPP) skala kecil dan kerja sama antardaerah.

Menkeu juga menekankan pentingnya penguatan kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) agar reformasi fiskal daerah berjalan efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup standardisasi proses bisnis transfer ke daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, hingga penyusunan KEM PPKF regional.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi serta pengembangan manajemen risiko fiskal daerah guna menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.

"Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," pungkas Menkeu. (R)

Kemenkeu dan BI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Menkeu Suahasil Minta Bea Cukai Perkuat Pengawasan Pasar Indonesia

Pelunasan Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun Tak Hapus Hak Tagih Negara

APBN hingga Agustus 2026 Tetap Kuat, Defisit Rp240,1 Triliun

Menkeu: Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global