Minggu, 09 Agustus 2026

Menkeu: Penguatan Fiskal Daerah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

Selasa, 23 Juni 2026 08:30 WIB
Menkeu: Penguatan Fiskal Daerah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI yang membahas KEM PPKF Tahun 2027 di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 di Jakarta, Senin.

"Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif," ujar Menkeu dilansir dari laman Kemkeu.

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui penguatan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Langkah tersebut didukung oleh penguatan basis data, pemetaan potensi pendapatan berbasis kewilayahan, serta penyesuaian dengan karakteristik masing-masing daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi tata kelola PDRD melalui penguatan kelembagaan, peningkatan jumlah aparat perpajakan yang tersertifikasi, penguatan pengawasan, serta percepatan digitalisasi sistem perpajakan daerah.

Di sisi belanja, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pengeluaran daerah melalui penguatan transfer ke daerah berbasis kinerja, refocusing belanja untuk program yang memberikan dampak besar, serta memperkuat sinergi antara belanja Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan APBD.

Sementara itu, dalam aspek pembiayaan, pemerintah mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif melalui sinergi pendanaan, pemanfaatan pembiayaan konsesional sebagai instrumen afirmasi, penggunaan KB DBH sebagai instrumen pembayaran pinjaman daerah, serta mendorong pemanfaatan proyek kemitraan pemerintah dan swasta (PPP) skala kecil dan kerja sama antardaerah.

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Pemerintah Kawal Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Korban Tumpahan Minyak Montara
Menkeu: Pengelolaan Kas Negara Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
APBN Semester I 2026 Tetap Sehat, Pendapatan Negara Tumbuh Positif
Menkeu: APBN 2026 Jadi Investasi Strategis Bangun SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
APBN Jawa Tengah Tetap Terjaga, Menkeu Purbaya Tinjau Program Prioritas Pemerintah di Semarang
Pemerintah Tempatkan Dana Rp400 Triliun di Himbara, Menkeu Yakin Kredit Tumbuh hingga 15 Persen
komentar
beritaTerbaru