Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan pasokan pangan di wilayahnya dalam kondisi surplus hingga akhir Maret 2026. Kondisi tersebut diprediksi tetap terjaga hingga setelah perayaan Idulfitri, meskipun diperkirakan jutaan pemudik akan memasuki wilayah tersebut.
Dilansir dari laman Jatengprov, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, mengatakan bahwa ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga menjadi faktor penting selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan pemetaan proyeksi kebutuhan pangan menjelang Idulfitri.
“Seluruh komoditas pangan sesuai proyeksi sampai akhir Maret nanti masih surplus,” kata Dyah saat mendampingi Ahmad Luthfi meninjau program Gerakan Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas utama menunjukkan surplus yang cukup signifikan. Di antaranya stok beras sekitar 1,5 juta ton, telur sekitar 135 ribu ton, gula pasir sekitar 54.000 ton, serta minyak goreng sekitar 5.000 liter.
“Insyaallah sekalipun ada pengungkit permintaan, nanti kita masih bisa mencukupi kebutuhan pangan, baik untuk penduduk asli Jawa Tengah maupun pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai langkah pengawasan. Salah satunya melalui pemantauan bersama yang melibatkan Satgas Pangan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui satuan tugas pangan di tingkat Polda dan Polres.
Menurut Dyah, pemantauan harga di pasar telah dilakukan sejak sekitar satu minggu terakhir dengan fokus utama pada komoditas beras. Hasil pemantauan menunjukkan harga beras masih stabil tanpa gejolak berarti.
“Pemantauan sudah dilakukan kira-kira seminggu yang lalu. Fokusnya masih ke beras. Alhamdulillah berdasarkan hasil pantauan Satgas, harga beras sampai hari ini tidak ada yang bergejolak,” imbuhnya.
Meski demikian, ia mengakui beberapa komoditas lain mengalami kenaikan harga, terutama cabai. Hasil pengecekan di sejumlah lokasi menunjukkan harga cabai masih berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan intervensi melalui program subsidi harga cabai dengan melibatkan badan usaha milik daerah.
“Kami sudah melakukan program penyaluran subsidi harga untuk cabai melalui penugasan ke Jateng Agro Berdikari (JTAB) sekitar tiga ton. Selanjutnya akan kami evaluasi lagi daerah mana yang masih tinggi harga cabainya. Sejauh ini memang cabai dan daging sapi yang agak naik harganya,” jelas Dyah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu daerah utama tujuan arus mudik dan balik Lebaran. Tahun ini diperkirakan sekitar 17 juta pemudik akan memasuki wilayah Jawa Tengah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, lonjakan jumlah pemudik tentu berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan sehingga perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah.
Ia meminta agar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Selain itu, Jateng Agro Berdikari (JTAB) juga diminta untuk segera mengambil langkah jika ditemukan kekurangan stok atau indikasi permainan harga di lapangan.
“Saya minta tetap lakukan Gerakan Pangan Murah dan terus cek pasar agar kita mengetahui pergerakan harga. Gunakan satgas pangan di masing-masing kabupaten/kota untuk menghindari penimbunan dan panic buying,” tegas Luthfi.
Dengan berbagai langkah pengawasan dan intervensi yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis kebutuhan pangan masyarakat, baik warga lokal maupun jutaan pemudik, dapat terpenuhi dengan harga yang tetap terkendali selama periode Lebaran tahun ini. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar