Medan (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan secara profesional, terbuka, akuntabel, dan terukur demi memperkuat tata kelola pembangunan yang bersih dan berintegritas.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di Balai Kota Medan, Rabu.
Rapat ini dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar, Inspektur Kota Medan Erfin Fachrurrazy, para pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan.
Fokus utama pembahasan adalah langkah tindak lanjut penguatan indeks integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wali Kota Rico Waas berharap KPK, khususnya Kepala Satuan Tugas 1.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Uding Juharudin, dapat memberikan panduan agar Pemko Medan mampu meningkatkan nilai MCSP dan SPI.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan KPK dalam membantu memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Intinya semua ini kita lakukan untuk kebaikan kota dan bangsa. Pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita ingin integritas semakin baik dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance,” ujar Rico Waas.
Sebelumnya, Inspektur Kota Medan, Erfin Fachrurrazy, melaporkan bahwa nilai MCSP Pemko Medan tahun 2025 masih tergolong rendah, yakni 18,5. Posisi ini menempatkan Kota Medan pada peringkat ke-19 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Untuk Survei Penilaian Integritas (SPI), lanjut Erfin, kuesioner telah disebarkan kepada ASN, masyarakat penerima layanan, serta mitra kerja Pemko Medan. Ia berharap partisipasi ASN dalam pengisian kuesioner meningkat sehingga indeks MCSP dan SPI dapat terdongkrak secara signifikan.
Sementara itu, Kepala Satgas 1.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Uding Juharudin, menegaskan bahwa tugas utama pihaknya bukan melakukan penyelidikan atau penindakan, melainkan melakukan koordinasi dan supervisi agar korupsi tidak terjadi di daerah.
“Melalui penerapan MCSP dan SPI, pemerintah daerah diarahkan untuk memperbaiki sistem tata kelola agar celah terjadinya korupsi dapat ditutup. MCSP menjadi panduan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” jelasnya.
Uding juga menekankan bahwa selain perbaikan sistem, integritas individu aparatur menjadi faktor yang sangat menentukan. ASN harus memiliki kesadaran untuk berperilaku jujur dan menjauhi penyimpangan bukan semata karena diawasi lembaga pengawas, melainkan karena kesadaran moral dan spiritual.
“Integritas inilah yang menjadi pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih,” tambahnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pertemuan dan Penyampaian Piagam Audit Intern oleh Inspektur Kota Medan, Erfin Fachrurrazy, yang disetujui oleh Wali Kota Medan Rico Waas dan Sekda Wiriya Alrahman.
Dalam Berita Acara tersebut, Kepala Daerah menegaskan komitmen penuh untuk mendukung independensi dan objektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal di Kota Medan, serta memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Selain itu, ditegaskan pula bahwa Inspektorat Kota Medan sebagai unsur pengawasan intern memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh instansi di lingkungan Pemko Medan, termasuk mengakses informasi, sistem, dokumen, aset, dan personel yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. (P3)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
