Sekdaprov Sumut Minta BPBD Siaga Hadapi Bencana Alam dan Sosial

Deliserdang (buseronline.com) - Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Togap Simangunsong meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut untuk selalu siaga menghadapi berbagai potensi bencana. Tidak hanya bencana alam, bencana sosial juga diminta untuk diantisipasi sedini mungkin.

Hal itu disampaikan Togap saat berkunjung ke Kantor BPBD Sumut di Jalan Medan-Binjai, Kabupaten Deliserdang, Senin. Menurutnya, aksi unjuk rasa yang marak terjadi belakangan ini sering menimbulkan kerusakan fasilitas umum sehingga dapat dikategorikan sebagai bencana sosial.

“Terutama dalam keadaan sekarang, lagi banyaknya terjadi unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, BPBD diharapkan siaga untuk mengantisipasi itu, karena ini masuk dalam kategori bencana sosial,” ujarnya.

Togap juga menekankan pentingnya pemantauan situasi terkini agar BPBD dapat merespons cepat setiap kondisi yang tidak terduga. “Semua harus belajar cepat mengendalikan situasi yang tidak dapat diduga terjadi. Ini semua dapat kita ketahui dan antisipasi bila kita mengikuti seluruh perkembangan dan situasi yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menegaskan pihaknya terus menjalankan arahan Sekdaprov dalam mengantisipasi segala bentuk bencana.

“Kita terus memantau dan mengikuti perkembangan serta arahan dari Bapak Sekdaprov untuk segala antisipasi bencana nantinya, tentunya ini mendukung rencana kerja kami ke depan,” jelasnya.

Tuahta juga melaporkan bahwa Sumut saat ini tengah menghadapi fase kekeringan yang rawan menimbulkan kebakaran hutan, termasuk di kawasan pinggiran Danau Toba. (P3)

Portugal Tundukkan Nigeria 2-1, Modal Berharga Jelang Piala Dunia 2026

Mentan Dorong Konsumsi Telur dan Ayam dalam Program MBG Tiga Kali Sepekan

WIITEX 2026 Siap Digelar, Jabar Bidik Perluasan Pasar Ekspor Teh, Kopi, dan Kakao

Wakapolri Tinjau Daycare SSDM Polri, Perkuat Dukungan bagi Keluarga Personel

Pemprov Sumut Bentuk 6.110 Posbankum, Perkuat Akses Bantuan Hukum hingga Desa dan Kelurahan

Presiden Prabowo: Kekayaan Alam Harus Dikelola untuk Kemakmuran Rakyat