Pemprov Sumut Dorong Pemkab/Pemko Kendalikan Inflasi dan Percepat Akselerasi ETPD

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyerukan langkah-langkah strategis kepada pemerintah kabupaten/kota guna mengendalikan inflasi serta mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, saat memimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat.

“Pertama, pemerintah kabupaten dan kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluasan toko pantau inflasi,” ujar Surya.

Menurutnya, poin kedua adalah memperkuat kolaborasi hulu-hilir. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal sepakat meningkatkan kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, serta optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker untuk menekan gejolak harga.

Poin ketiga, lanjutnya, adalah penguatan dan integrasi data pangan berbasis teknologi informasi. Sumut akan menerapkan pilot project sistem monitoring harga dan stok pangan di Kota Medan, Tebingtinggi, serta Kabupaten Deliserdang, Karo, dan Langkat, sebagai sistem peringatan dini harga dan pasokan pangan.

Terkait akselerasi ETPD, Surya menegaskan agar seluruh kabupaten/kota mengoptimalkan penerimaan daerah secara non tunai. “Seluruh pemda harus memperluas kanal pembayaran digital, baik QRIS, e-commerce, maupun mobile banking, untuk pajak dan retribusi daerah. Dengan begitu PAD bisa meningkat lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov bersama Bank Sumut juga mendorong penguatan regulasi daerah melalui percepatan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan Kartu Kredit Indonesia. Sosialisasi, literasi, dan capacity building terkait digitalisasi juga akan ditingkatkan bagi OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha.

Wagub menambahkan, sepanjang 2025 Pemprov Sumut bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah pengendalian inflasi, mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, 35 kali operasi pasar, hingga gerakan pangan murah di seluruh kabupaten/kota.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, menilai tantangan inflasi di Sumut masih besar, terutama dari kelompok makanan. “Tekanan inflasi sebagian besar bersumber dari kenaikan harga pangan. Ada tiga fokus utama yang harus diperhatikan, yakni kondisi neraca pangan yang dipengaruhi perdagangan antar daerah, pasokan dan harga beras yang belum stabil, serta belum terbentuknya ekosistem hulu-hilir komoditas pangan,” jelas Iman.

Ia menegaskan, pembentukan ekosistem pangan hulu-hilir di Sumut harus segera dipercepat.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tebingtinggi Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, serta Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Hutabarat. (R)

TKA SMP/MTs Digelar, Siswa SMPLB Tunjukkan Antusiasme Tinggi

Dedi Mulyadi Dukung Pembangunan Fakultas Kedokteran UIN Bandung, Syaratkan Akses Gratis bagi Warga Miskin

Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi Campak bagi Nakes Usai Perluasan Indikasi untuk Dewasa

Puluhan Suspek Campak Ditemukan, Pemkab Rembang Tingkatkan Kewaspadaan

Momen HUT ke-80 TNI AU, Pesawat Presiden Prabowo Dikawal Enam Jet Tempur

PMI Siap Salurkan Bantuan untuk Warga Iran