Kamis, 02 Juli 2026

Tugas Dokter Layani Kesehatan Masyarakat, IDI Sumut Minta Jangan Ada Berpolitik Praktis

Senin, 30 Januari 2023 09:06 WIB
Tugas Dokter Layani Kesehatan Masyarakat, IDI Sumut Minta Jangan Ada Berpolitik Praktis
Logo IDI.
Medan (buseronline.com) Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara (IDI Sumut) meminta profesi dokter harus netral atau jangan ada yang berpolitik praktis.

Hal itu dikatakan Ketua IDI Sumut dr Ramlan Sitompul menanggapi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

"Ini perintah IDI Sumut seluruh dokter jangan ikut berpolitik praktis, tugas kita adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jangan main-main kita di ranah itu," tegasnya.

Ia mengatakan mengapa dilarang berpolitik praktis karena seluruh dokter sudah terikat dengan sumpah dokter.

"Larangan itu karena kita terikat dengan sumpah dokter, salah satunya yang berbunyi bahwa saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Sehingga dengan adanya sumpah itu kita meminta juga para politisi jangan menarik-narik profesi kedokteran ke bidang itu," ujarnya.

Sementara itu jika ditemukan ada yang ikut serta dalam politik praktis sebut Ramlan akan ada sanksi.

"Bisa saja sampai pemecatan karena pada siding etik ada pelanggaran sedang,berat bahkan ada sampai pemecatan," tegasnya.

Politik praktis sendiri adalah suatu kegiatan dan aktifitas atau gerakan dari satu orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi pandangan, pendapat masyarakat tentang suatu keputusan atau kebijakan pemerintah, atau bahkan dapat merubah keputusan pemerintah.
Editor
: EM Bukit MKes
beritaTerkait
Pemkab Taput dan Forkopimda Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Bupati Apresiasi Dedikasi Polri
Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 41.578 Personel Polri, 87 Perwira Tinggi Naik Pangkat
Pemkab Jepara Perkuat Daya Saing UMKM Makanan Lewat Kurasi Produk
KPK Gandeng Danantara Perkuat Pengamanan Investasi Negara Lewat Tiga Pilar Pencegahan Korupsi
KPK Dorong APIP Perkuat Pengawasan Belanja Hibah di Jawa Tengah
RSUD Bandung Kiwari Perkuat Pemahaman Standar Pelayanan IGD Lewat Forum Komunikasi Publik
komentar
beritaTerbaru