Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama di tengah dinamika konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangannya kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni memastikan keselamatan seluruh jemaah haji asal Indonesia.
“Pesan Presiden Prabowo satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” ujar Dahnil.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyusun berbagai langkah antisipatif dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dijadwalkan mulai berlangsung pada April mendatang.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah sebelum menentukan langkah final terkait keberangkatan jemaah.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Dahnil menambahkan, pemerintah juga membuka ruang pembahasan bersama DPR apabila situasi konflik di kawasan Timur Tengah menunjukkan perkembangan yang berpotensi membahayakan jemaah haji Indonesia.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” katanya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario alternatif untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji.
Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain penyesuaian rute penerbangan yang dinilai lebih aman, hingga kemungkinan penundaan keberangkatan apabila kondisi keamanan di kawasan dinilai berisiko bagi keselamatan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” tambahnya.
Pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah melindungi keselamatan jemaah sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh warga negara Indonesia yang menunaikannya. (DKI1)
beritaTerkait
komentar
