Pemerintah Perkuat Kualitas Guru Demi Pemerataan Pendidikan

Lampung (buseronline.com) - Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen di Lampung, Senin.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, Nunuk menegaskan, kebijakan pendidikan nasional saat ini mengusung visi Pendidikan Bermutu untuk Semua, yang menekankan akses pendidikan tanpa diskriminasi.

Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Diperkuat, Kemendikdasmen Prioritaskan Daerah 3T dan Sekolah Rusak

Menurutnya, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak serta kesempatan mengembangkan potensi secara optimal.

Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas pada 2026, termasuk penguatan profesionalisme guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Selain itu, pemerintah tetap memberi perhatian pada keberadaan guru non-ASN. Nunuk mengimbau agar guru honorer tidak dirumahkan karena masih sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran di berbagai daerah.

Di tingkat nasional, pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi tantangan besar. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sehingga kekurangan tenaga pendidik terus bertambah.

Meski demikian, capaian sertifikasi guru menunjukkan progres positif. Secara nasional, lebih dari 92 persen guru telah tersertifikasi. Sementara bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1, pemerintah menyediakan program beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang D4/S1.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Kemendikdasmen juga mendorong pelatihan berbasis komunitas belajar guru. Pendekatan ini dinilai efektif karena memungkinkan peningkatan kompetensi secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam memperkuat transformasi pendidikan.

Menurut Jihan, pendidikan merupakan instrumen utama dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah. Ia juga mengapresiasi rapat koordinasi tersebut sebagai ruang kolaborasi strategis bagi para pemangku kepentingan.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, tetap berkomitmen meningkatkan kualitas guru meski menghadapi keterbatasan fiskal. Sejumlah langkah telah dilakukan, seperti pembebasan biaya komite di SMA negeri serta berbagai program inovatif untuk mengatasi persoalan akses dan distribusi guru.

Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan yang perlu diatasi bersama, seperti kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T, distribusi guru yang belum merata, serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan transformasi digital.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, transformasi pendidikan nasional diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (R)

Revitalisasi 16 Ribu Sekolah, SD Negeri Tando NTT Jadi Prioritas 2026

Revitalisasi Sekolah Diperkuat, Kemendikdasmen Prioritaskan Daerah 3T dan Sekolah Rusak

17.372 Guru Non-ASN di Jepara Disasar Program Kartu Guru Sejahtera 2026

Kemendikdasmen Sosialisasikan Kebijakan Dana BOSP 2026 Lewat Webinar Nasional

Kemendikdasmen Genjot Sertifikasi Kompetensi dan Bahasa Asing untuk Siswa SMK

Pelaksanaan TKA SMP di Banten Lancar, Wamendikdasmen Apresiasi Sekolah