Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam implementasi program pemberdayaan perempuan melalui pendidikan.
Langkah ini diwujudkan melalui pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan sebagai gerakan kolaboratif sepanjang April 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi luas dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat.
Baca Juga:
“Kegiatan bulan pemberdayaan ini harus menjadi sarana membangun jejaring kerja yang lebih kuat antara Kemendikdasmen, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Perpustakaan Nasional, serta para mitra strategis lainnya,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu.
Ia menambahkan, sinergi tersebut penting untuk memastikan isu pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, literasi, serta pembangunan manusia berjalan dalam satu arah kebijakan yang saling terintegrasi dan menguatkan.
Baca Juga:
Senada dengan itu, dilansir dari laman Kemendikdasmen, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif yang dilakukan Kemendikdasmen bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Menurutnya, pendidikan perempuan memiliki dampak luas tidak hanya bagi individu, tetapi juga terhadap kualitas keluarga, ketahanan sosial, dan pembangunan ekonomi nasional.
“Ini adalah sinergi lintas kementerian/lembaga yang luar biasa. Terima kasih atas kolaborasi bersama ini dan mari kita kerjakan ini secara serius,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai pencanangan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat gerakan bersama dalam mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif dan berkeadilan.
Ia menekankan bahwa pendidikan dan perlindungan anak merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan pendidikan, lanjutnya, harus menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi seluruh anak.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dan tidak aman di lingkungan sekolah,” tegasnya.
Arifah juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor serta mendorong implementasi pengarusutamaan gender hingga ke tingkat daerah, guna memastikan pemberdayaan perempuan dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring kerja lintas sektor.
“Kemendikdasmen bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, media, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi perempuan didorong untuk bergerak dalam satu arah kebijakan yang saling terhubung dan saling menguatkan,” jelasnya.
Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan akan diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, seperti dialog kebijakan, kampanye literasi, diseminasi praktik baik, hingga aktivitas pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu, sejumlah program juga akan digelar, di antaranya lomba menulis cerpen “Bahasa Berdaya”, lomba video kreatif mendongeng bagi guru, penyusunan antologi cerpen berbahasa daerah, sayembara Cerita Anak Indonesia tentang Ibu Kartini, serta siniar Hari Kartini.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah berharap tercipta ruang-ruang edukatif yang mendorong anak perempuan untuk belajar, berprestasi, dan memimpin, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memaknai Hari Kartini secara lebih substantif.
Dengan penguatan jejaring lintas kementerian dan lembaga, implementasi pemberdayaan perempuan melalui pendidikan diharapkan berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi
beritaTerkait
komentar