Jatinangor (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya integritas aparatur sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum Dies Natalis ke-70 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat, Selasa.
Dalam kegiatan yang dihadiri civitas akademika dan para praja IPDN, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyampaikan bahwa masa depan pemerintahan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian aparatur dalam memutus rantai konflik kepentingan.
Menurut Agus, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih kerap terjadi akibat pertemuan antara kewenangan besar, lemahnya transparansi, serta konflik kepentingan yang tidak terkendali.
“Pencegahan korupsi bukan sekadar kerja satu lembaga, melainkan orkestrasi nasional. Pamong praja layaknya dirigen yang harus berani menolak ketika sistem mulai menyimpang,” ujar Agus dalam orasi ilmiahnya.
Ia menegaskan, lulusan IPDN sebagai calon pemimpin birokrasi tidak cukup hanya patuh secara administratif, tetapi harus mampu merancang sistem yang dapat menutup celah terjadinya penyimpangan sejak dini.
Dilansir dari laman KPK, Agus juga mengungkapkan sejumlah sektor yang masih menjadi “zona merah” dalam birokrasi, di antaranya pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan, serta manajemen sumber daya manusia (SDM). Ia menyoroti lemahnya penerapan sistem merit dalam promosi dan mutasi jabatan yang berpotensi membuka ruang praktik korupsi.
KPK menilai bahwa ketika kewenangan dan relasi kekuasaan bertemu tanpa pengawasan yang kuat, potensi KKN akan semakin besar. Oleh karena itu, penguatan Sistem Integritas Nasional (SIN) menjadi langkah strategis untuk mendorong pencegahan korupsi secara sistemik.
Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menekankan pentingnya implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai upaya kolektif lintas sektor. Strategi ini mengintegrasikan agenda antikorupsi dengan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan negara, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.
Sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK), KPK berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kantor Staf Presiden.
“Timnas PK memastikan arah kebijakan tetap konsisten, mendorong sinergi antarinstansi, serta mengawal implementasi agar berjalan terukur dan akuntabel,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya strategi “Trisula” dalam pemberantasan korupsi yang meliputi pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Ketiga pendekatan tersebut harus berjalan secara simultan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam hal ini, IPDN dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter aparatur melalui pendidikan yang menanamkan nilai integritas sejak dini.
Menurutnya, pendekatan pencegahan yang dilakukan dari hulu hingga hilir dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penindakan. Dengan dukungan digitalisasi serta koordinasi lintas sektor, KPK optimistis birokrasi Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih kredibel dan dipercaya publik.
Menutup orasinya, Agus mengingatkan bahwa dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
“Tujuan besar kita adalah membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik. Integritas aparatur menjadi kunci utama untuk mewujudkannya,” pungkasnya. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi
beritaTerkait
komentar
