Kemdiktisaintek Selenggarakan Koordinasi Regional Timur untuk Tingkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan 2025

Denpasar (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar kegiatan koordinasi peningkatan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2025 untuk wilayah regional timur, Rabu.

Agenda ini menjadi bagian dari komitmen kementerian dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang modern, akuntabel, dan transparan di lingkungan perguruan tinggi serta seluruh unit kerja terkait.

Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan melibatkan 66 satuan kerja (satker) yang dibagi ke dalam dua gelombang guna memastikan efektivitas pendampingan.

Pengadaan barang dan jasa ditegaskan sebagai komponen strategis yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas kelembagaan, sehingga peningkatan kualitas tata kelola mutlak diperlukan.

Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (UHPBJ) Kemdiktisaintek, Manifes Zubayr, menekankan bahwa arah kebijakan menteri menggarisbawahi pentingnya pengadaan yang modern, tersertifikasi, dan berorientasi pada prinsip value for money.

“Pengadaan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan program-program nasional, khususnya di sektor pendidikan tinggi dan vokasi,” ujarnya.

Koordinasi ini memberikan ruang bagi tiap satuan kerja untuk melakukan penyelarasan program sekaligus memastikan seluruh indikator penilaian ITKP dapat dipenuhi secara optimal. Pembahasan meliputi pemantapan perencanaan kinerja, konsistensi pelaporan, serta penguatan pengendalian internal yang berkelanjutan.

Kemdiktisaintek menegaskan bahwa terdapat tiga indikator utama penilaian ITKP, yakni:

1. Aspek kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

2. Pemenuhan SDM pengadaan

3. Pemanfaatan sistem pengadaan pemerintah

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Fajar Adi Hermawan, menjelaskan bahwa tim PBJ bertindak sebagai lead sector untuk dua indikator pertama, sedangkan indikator ketiga sangat ditentukan oleh kedisiplinan masing-masing satuan kerja.

“Hari ini aplikasi tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan kita. Karena itu kedisiplinan menginput data dalam Sirup, SPSE, hingga e-kontrak menjadi penentu nilai ITKP kita,” tegasnya.

Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang menjadi aplikasi umum nasional sejak 2021, kembali ditekankan sebagai fondasi tata kelola pengadaan. Seluruh proses mulai dari perencanaan, pemilihan, hingga kontrak telah terintegrasi dalam sistem ini, sehingga tingkat ketertiban dan kepatuhan input data menjadi salah satu penilaian kritis dalam ITKP.

Dalam sesi pemaparan, peserta mendapatkan gambaran capaian masing-masing satker, meliputi:

Kepatuhan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Realisasi tender

Pemanfaatan katalog elektronik

Pelaporan e-kontrak

Progres non-e-tendering

Analisis hasil pemantauan mingguan melalui lembar pantau daring

Data tersebut menjadi dasar evaluasi dan sekaligus acuan perbaikan bagi setiap satuan kerja.

Melalui kegiatan ini, Kemdiktisaintek berharap seluruh satker dan perguruan tinggi semakin selaras dalam menerapkan prinsip pengadaan yang profesional dan berintegritas. Peningkatan nilai ITKP tahun 2025 diharapkan menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan modern.

Dengan penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta kedisiplinan dalam pemanfaatan teknologi, kementerian optimistis target peningkatan ITKP dapat tercapai dan memberikan dampak nyata bagi efisiensi serta kualitas layanan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. (R)

Pemprov Jateng Pastikan Kesehatan Hewan Kurban Idul Adha 2026, Populasi Ternak Diproyeksikan Surplus

Pemprov Sumut Perluas Kerja Sama dengan Jepang untuk Penguatan SDM dan Tenaga Kerja

FAO Waspadai Risiko Krisis Pangan Global, Indonesia Tunjukkan Ketahanan dan Surplus Produksi

KPK Soroti Risiko Korupsi SPMB 2026/2027, Tekankan Penguatan Integritas Pendidikan

Pemprov Sumut Optimistis PAD Pajak MBLB Bisa Tembus Rp5 Miliar per Tahun

RSUD Rembang Mulai 1 Juni 2026 Layani Cath Lab Ditanggung BPJS Kesehatan