Pemprov Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Herman Suryatman: Semua Anak Wajib Sekolah

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan wilayahnya terbebas dari Anak Tidak Sekolah (ATS).

Dilansir dari laman Jabarprov, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan seluruh anak di Jawa Barat harus mendapatkan pendidikan dan tidak boleh ada yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan.

"Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah, baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan. Tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah," tegas Herman mewakili Gubernur Jawa Barat di Bandung, pada 10 November 2026.

Untuk merealisasikan target tersebut, Pemprov Jabar mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Mereka akan mengawal secara teknis upaya penanganan ATS, sedangkan pemerintah provinsi akan memberikan fasilitasi dan pendampingan.

Herman optimistis persoalan ATS dapat segera diselesaikan apabila seluruh pihak memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Menurutnya, pengentasan ATS merupakan tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.

"ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa. Kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita," ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Pemerintah daerah setempat juga memiliki peran penting karena lebih memahami kondisi masyarakat di wilayahnya. "Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman, tapi superteam," ucapnya.

Dalam upaya tersebut, Herman berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan dukungan anggaran. Meski demikian, Pemprov Jabar memastikan program pengentasan ATS tetap berjalan dengan mengoptimalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi. Perkara nanti di perjalanan ada APBN, alhamdulillah. Ada atau tidak ada, the show must go on, kita harus upayakan. Tapi minimal untuk BOS-nya ada, tetapi kan serapannya hari ini belum optimal," tuturnya.

Herman mengatakan anak-anak yang masuk kategori ATS akan diarahkan kembali ke pendidikan formal, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Sekolah Rakyat.

Ia juga menyoroti anak-anak yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua bekerja, seperti berdagang. Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi alasan anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pusdikmin Polri Gelar Seminar Policy Brief, Perkuat Peran Kepolisian dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pemprov Jabar Siap Jadi Role Model Pendidikan Pancasila, Dimulai dari Jenjang SD hingga SMA

Perdagangan Luar Negeri Jawa Barat Surplus USD22,09 Miliar hingga September 2026

WJES 2026 Hasilkan 45 Rekomendasi Kebijakan, Wagub Jabar Minta Investor Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Pemprov Jabar Luncurkan Fitur Jabar Merawat, Warga Bisa Adukan Pelayanan Rumah Sakit

Polri Bongkar Sindikat TPPO Modus Rekrutmen Tentara Bayaran ke Rusia, 58 WNI Jadi Korban